Pemerintah Tekan Biaya Haji 2023, Partai Gerindra: Mudah-mudahan Bisa Menjadi Manfaat

- Pewarta

Minggu, 19 Februari 2023 - 08:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani. (Dok. DPR.go.id)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani. (Dok. DPR.go.id)

LINGKARNEWS.COM – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan terimakasih kepada pemerintah karena telah menetapkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang diturunkan menjadi Rp49 juta, dari usulan sebelumnya sebesar Rp69 juta.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara Tasyakur 15 Tahun Partai Gerindra di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Jumat.

“Meskipun angka itu belum ideal, tapi ini sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk calon jemaah haji kita.”

“Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah, kepada Kementerian Agama, dan tentu saja kepada Presiden Jokowi,” kata Muzani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Muzani mengatakan Partai Gerindra melalui Komisi VIII DPR RI sebelumnya telah melakukan perundingan kembali dengan Kementerian Agama sehingga angka kenaikan biaya haji itu dapat ditekan.

“Partai Gerindra di Komisi VIII DPR oleh Pak Prabowo memerintahkan agar kita berunding lagi, berhitung lagi supaya ongkos naik haji reguler naik tidak terlalu tinggi, dan akhirnya diputuskan lah ongkos naik haji reguler menjadi Rp49 juta dari yang sebelumnya Rp 69 juta,” ujarnya.

Ia menyebut capaian tersebut menggarisbawahi bahwa politik merupakan pangkal dari semua keputusan urusan rakyat, di mana partai politik sebagai penyambung lidah rakyat berperan sebagai institusi penting dalam pengambilan keputusan di dalamnya.

“Kerja-kerja inilah yang menjadi komitmen Partai Gerindra untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat di usia yang ke-15 tahun,” kata Wakil Ketua MPR RI itu.

Ia menyebut dorongan untuk menurunkan biaya haji tersebut didasari oleh banyak rakyat Indonesia yang telah mengantre puluhan tahun untuk pergi haji merupakan orang-orang kecil, di antaranya pensiunan, guru honorer, pedagang, nelayan, buruh, hingga petani.

“Itu sebabnya Partai Gerindra akan terus berjuang untuk rakyat,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu.

Sebelumnya, Rabu (15/2), Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama menyepakati besaran rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) menjadi Rp49,8 juta per calon anggota jamaah, yang membuktikan bahwa DPR telah berhasil menekan biaya haji 1444H/2023M.

“Alhamdulillah secara tegas beliau (Menag) menerima hasil kerja Panja BPIH untuk tahun 2023, tadi Ketua Panja sudah melaporkan, Bapak Menteri juga sudah menyetujui,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi dalam rapat kerja penetapan BPIH di Jakarta.

Angka Bipih Rp49,8 juta itu lebih rendah dari yang diusulkan Kemenag. Pada Januari lalu, Kemenag mengusulkan biaya haji 2023 sebesar Rp98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp69.193.734,00 (70 persen) dan nilai manfaat sebesar Rp29.700.175,11 (30 persen).

Setelah melalui diskusi yang alot, akhirnya besaran biaya haji bisa ditekan. Total biaya penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH) 1444H/2023M sebesar Rp90.050.637,26 dengan komposisi 55,3 persen (Rp49,8 juta) dari Bipih dan 44,7 persen (Rp40,2 juta) dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Lingkarnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Mensesneg Prasetyo Hadi Ucapkan Selamat HUT ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri
Respons Titiek Soeharto Soal Kemungkinan Sikap Politik PDIP Bergabung ke Pemerintahan Prabowo
Megawati Soekarnoputri Bersedia Bertemu dengan Prabowo Subianto, PDI Perjuangan Ungkap Alasannya
Diperiksa KPK Hampir 3,5 Jam Sebagai Tersangka, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Tak Ditahan
Soal Ambang Batas Minimal Persentase Pengusulan Pasangan Capres dan Wapres, Ini Tanggapan Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK Hari Ini, Terkait Kasus Penyuapan dan Obstruction of Justice
Minta Polda Tangkap Amri Koto dan Bubarkan LSM AJPLH, KUD Delima Sakti Gugat Balik LSM AJPLH
Heri Gunawan dari Gerindra dan Satori dari NasDem Diperiksa di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 25 Januari 2025 - 14:35 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi Ucapkan Selamat HUT ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri

Sabtu, 25 Januari 2025 - 14:10 WIB

Respons Titiek Soeharto Soal Kemungkinan Sikap Politik PDIP Bergabung ke Pemerintahan Prabowo

Kamis, 16 Januari 2025 - 07:37 WIB

Megawati Soekarnoputri Bersedia Bertemu dengan Prabowo Subianto, PDI Perjuangan Ungkap Alasannya

Senin, 13 Januari 2025 - 15:50 WIB

Diperiksa KPK Hampir 3,5 Jam Sebagai Tersangka, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Tak Ditahan

Senin, 6 Januari 2025 - 15:28 WIB

Soal Ambang Batas Minimal Persentase Pengusulan Pasangan Capres dan Wapres, Ini Tanggapan Jokowi

Senin, 6 Januari 2025 - 11:53 WIB

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK Hari Ini, Terkait Kasus Penyuapan dan Obstruction of Justice

Minggu, 5 Januari 2025 - 12:21 WIB

Minta Polda Tangkap Amri Koto dan Bubarkan LSM AJPLH, KUD Delima Sakti Gugat Balik LSM AJPLH

Sabtu, 28 Desember 2024 - 15:26 WIB

Heri Gunawan dari Gerindra dan Satori dari NasDem Diperiksa di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi

Berita Terbaru