Mengapa Presiden RI Harus Netral dalam Perhelatan Pemilu dan Pemilihan Presiden?

- Pewarta

Minggu, 18 September 2022 - 10:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lukisan para mantan Presiden Republik Indonesia. (Instagram.com/@jalal.jbg)

Lukisan para mantan Presiden Republik Indonesia. (Instagram.com/@jalal.jbg)

LINGKAR NEWS – Mau turun tahta dari istana, Habibie diam. Tidak ikut campur proses pemilihan presiden.

Tidak melakukan lobi-lobi di MPR untuk mendukung siapapun. Pilihan punya, tetapi demokrasi tetap hal utama.

Tahun 1999, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih. Tak ada intervensi dan campur tangan Habibi. Pemilihan di MPR berjalan secara fair. Masyarakat secara umum menerima hasil pemilihan presiden.

Tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) nyapres. SBY adalah Menkopolhukan presiden Megawati Soekarno Putri. Keduanya bersaing di pilpres 2004.

Megawati kalah dan SBY jadi presiden. Bagaimana sikap politik Megawati? Terima kekalahan dan akui SBY sebagai presiden.

Lalu, PDIP ambil peran sebagai oposisi. Hal biasa dalam demokrasi, pihak yang kalah jadi oposisi. Melakukan check and balances.

Tahun 2014, Jokowi terpilih jadi presiden. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), presiden saat itu tidak ikut intervensi. Jika punya dukungan, tidak mencolok.

Gak katrok, kata orang Jawa. Sikap politiknya elegan. Tidak ikut pra-kondisi partai maupun relawan. Tidak intimidasi calon.

Tidak melakukan intervensi terhadap aparatur negara untuk memenangkan calon tertentu. SBY memberi ruang yang cukup demokratis untuk kontestasi di pilpres 2014. Pilpres enak dilihat dan bisa dinikmati.

Meski Jokowi diusung oleh PDIP yang notebene adalah oposisi saat itu, SBY tidak terlihat menghalang-halangi Jokowi di dalam proses pilpres.

Begitu juga dengan Prabowo. Meski didampingi oleh Hatta Radjasa, besannya SBY, presiden ke-6 ini tak terlihat menunjukkan dukungannya. Keduanya dibiarkan untuk berkompetisi dengan fair.

Sebagai kepala negara, SBY berupaya menjaga agar pilpres 2014 berjalan secara demokratis, aman dan sukses.

Begitulah selayaknya seorang negarawan. Dengan semua kelebihan dan kekurangannya, SBY telah memposisikan dirinya sebagai Bapak Bangsa.

Apa yang dilakukan oleh Habibi, Megawati dan SBY, layak untuk diwarisi oleh para pemimpin Indonesia. Siapapun pemimpin itu, termasuk Jokowi dan presiden-presiden berikutnya.

Intervensi presiden di pilpres hanya akan merusak demokrasi. Keterlibatan aparatur negara dalam politik praktis akan merusak kinerja dan profesionalisme mereka. Sistem birokrasi akan berantakan.

UU telah menginstruksikan agar aparat netral. Siapapun yang jadi pemimpin, mereka harus loyal dan tetap bisa bekerja secara profesional.

Sebaliknya, jika aparatur negara ikut berpolitik praktis, apa jadinya pemerintahan kita. Pasti berantakan.

Yang menang akan menyingkirkan pihak-pihak yang tidak mendukung, meski mereka punya kinerja dan prestasi yang baik.

Karir mereka akan dihabisi. Para pendukung diakomodir, meskipun kinerjanya buruk.

Ini akan menciptakan disharmoni, kualitas kinerja yang menurun dan persaingan antar pegawai yang semakin tidak sehat.

Tak ada pilihan yang lebih tepat dan rasional bagi seorang presiden kecuali netral di pilpres. Hanya itu sikap politik yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Sebuah sikap politik yang paling elegan. Biarkan rakyat menentukan nasib bangsa ini kedepan dengan memilih seorang pemimpin sesuai kehendak mereka. Tidak boleh dibatasi dan diintimidasi oleh siapapun.

Jika pemimpin negara melakukan intervensi di dalam pilpres, ikut menentukan dan membatasi calonnya, yang nyalon harus ini dan itu.

Kemudian menghalangi orang yang tidak disukai untuk ikut nyalon, ini tidak hanya menyebabkan suara rakyat terkoptasi dan hasil pemilu jauh dari aspirasi rakyat, tapi hal ini potensial menimbulkan chaos.

Para pendukung calon yang secara vulgar diganjal bisa melakukan perlawanan. Khawatirnya, perlawanan itu masif dan berakibat menggagalkan pemilu itu sendiri.

Intervensi presiden juga dapat mendorong presiden-presiden berikutnya ikut melakukan hal yang sama, bahkan bisa lebih parah lagi.

Hal ini akan menjadi semacam yurisprudensi. Berikutnya akan dianggap wajar dan legal seorang presiden melakukan intervensi di dalam pilpres.

Sikap interventif ini juga menegaskan bahwa ia bukan presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi presiden untuk kelompok dan golongan tertentu.

Dan ini tentu jauh dari sikap seorang negarawan. Seorang negarawan selalu berdiri di atas kepentingan semua golongan dan semua rakyat.

Apapun mazhab politiknya. Itulah negarawan. Siapapun presiden, pemilu itu hak dan pesta demokrasi rakyat.

Biarkan rakyat berijtihad untuk memilih orang yang mereka inginkan memimpin bangsa ini.

Rakyat punya nurani, biarkan mereka bersuara sesuai nuraninya.

Opini: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Lingkarnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi
Tidak Bawa Orang Toxic Masuk Pemerintahan, Ini Permintaan Luhut Pandjaitan kepada Prabowo Subianto
Setelah NasDem Gabung dengan Koalisi Prabowo, Surya Paloh Angkat Suara Soal Tawaran Kursi Menteri
Presiden Terpilih Periode 2024 – 2029 Prabowo Subianto Tanggapi Putusan Gugatan Sengketa Pilpres di MK
Tanggapi Putusan MK, Prabowo Subianto: Terima Kasih kepada Masyarakat dan Fokus Hadapi Masa Depan
Prabowo Hadiri Bukber Partai Golkar Bareng Gibran, Tegaskan Hormati Proses dan Tunggu Putusan MK
Menteri Abdullah Azwar Anas Tanggapi Absennya 2 Menteri PDI Perjuangan Saat Buka Puasa di Istana Negara
Berikut 3 Nama Calon Kuat Wali Kota Solo Menurut Versi Solo Polling Center, Termasuk Kaesang Pangarep
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Jumat, 17 Mei 2024 - 18:56 WIB

Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi

Sabtu, 4 Mei 2024 - 15:36 WIB

Tidak Bawa Orang Toxic Masuk Pemerintahan, Ini Permintaan Luhut Pandjaitan kepada Prabowo Subianto

Sabtu, 27 April 2024 - 15:12 WIB

Setelah NasDem Gabung dengan Koalisi Prabowo, Surya Paloh Angkat Suara Soal Tawaran Kursi Menteri

Selasa, 23 April 2024 - 16:02 WIB

Presiden Terpilih Periode 2024 – 2029 Prabowo Subianto Tanggapi Putusan Gugatan Sengketa Pilpres di MK

Selasa, 23 April 2024 - 09:22 WIB

Tanggapi Putusan MK, Prabowo Subianto: Terima Kasih kepada Masyarakat dan Fokus Hadapi Masa Depan

Sabtu, 30 Maret 2024 - 15:07 WIB

Prabowo Hadiri Bukber Partai Golkar Bareng Gibran, Tegaskan Hormati Proses dan Tunggu Putusan MK

Sabtu, 30 Maret 2024 - 06:55 WIB

Menteri Abdullah Azwar Anas Tanggapi Absennya 2 Menteri PDI Perjuangan Saat Buka Puasa di Istana Negara

Rabu, 27 Maret 2024 - 14:34 WIB

Berikut 3 Nama Calon Kuat Wali Kota Solo Menurut Versi Solo Polling Center, Termasuk Kaesang Pangarep

Berita Terbaru