KIB Plus Plus Masih Buka Diri bagi Parpol Lain yang untuk Gabung Bersama PPP, Partai Golkar, dan PAN

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 14 Maret 2023 - 08:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono. (Dok. Setkab.go.id)

Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono. (Dok. Setkab.go.id)

LINGKARNEWS.COM – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengatakan pihaknya membuka kemungkinan bagi Partai Bulan Bintang (PBB) untuk bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

“KIB membuka diri untuk menambah koalisi lain tanpa terkecuali, apakah itu PDIP ataupun partai-partai yang lain, termasuk (Partai) Bulan Bintang tentunya,” kata Mardiono di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin 13 Maret 2023.

Dia menyebut KIB hingga saat ini masih membuka diri bagi partai politik lain yang ingin bergabung bersama dengan PPP, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang diistilahkan dengan “KIB Plus-Plus”.

“Yang sering disebut Ketua Umum Golkar (Airlangga Hartarto) disebutkan koalisi ‘KIB Plus-Plus’, ini kita masih terbuka masih menunggu jadi kemungkinan itu bisa saja, tidak tertutup,” ujarnya.

Konten artikel ini dikutip dari media online Ekonominews.com, salah satu portal berita ekonomi dan bisnis terbaik di Indonesia.

Untuk itu, dia menyebut bahwa pertemuan dengan PBB pada hari ini juga sebagai bentuk ikhtiar dalam menambah kekuatan gerbong KIB.

“Pada akhirnya nanti Insya Allah koalisi akan terbentuk dengan sendirinya, tetapi kami semua berkewajiban untuk terus melakukan lobi-lobi politik,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa arah koalisi partai-nya masih dinamis hingga saat ini, sebagaimana dinamika partai politik yang terus berkembang. “Ini kan masih cair ya sebenarnya,” ujarnya.

Yusril mengatakan partai-nya masih terus melakukan penjajakan dan belum memutuskan koalisi yang akan dilabuhkan PBB pada Pemilu 2024, sebagaimana pertemuan yang dilangsungkan dengan PPP pada hari ini.

“Saya kira diskusi-diskusi seperti ini penting karena dalam rangka mematangkan dan mudah-mudahan tercapai kesamaan persepsi kita dalam menghadapi pemilu yang akan datang khususnya antara PBB dengan PPP,” tuturnya.

Dalam pertemuan antara DPP PPP dan DPP PBB yang berlangsung sekitar dua jam itu tampak hadir pula Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Muhamad Arwani Thomafi, Wakil Ketua Umum (Waketum) PBB Dwianto Ananias, hingga Sekjen PBB Afriansyah Noor.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Lingkarnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Kontroversi Vonis Tom Lembong Perkuat Desakan Reformasi Peradilan Indonesia
RUU KUHAP Dibahas DPR, KPK Tak Pernah Dilibatkan Sejak Penyusunan DIM
Jokowi Tanggapi Usulan Pemakzulan Gibran Rakabuming, Tegaskan Pemilu Presiden-Wapres Satu Paket
Jokowi Tanggapi Usulan Pemakzulan Gibran Rakabuming, Tegaskan Pemilu Presiden-Wapres Satu Paket
Kepala PCO Hasan Nasbi Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Mungkin Terjadi, Tapi Masih Jadi Hak Prerogatif
Gibran – Megawati Bertemu di Hari Pancasila, Partai Golkar: Ini Sinyal Baik untuk Persatuan Nasional
Polemik Ketua Umum PPP Memanas, Romahurmuzy dan Yahidin Saling Serang Menjelang Muktamar Partai
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Tanggapi Terkait Soal Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih

Berita Terkait

Senin, 21 Juli 2025 - 14:19 WIB

Kontroversi Vonis Tom Lembong Perkuat Desakan Reformasi Peradilan Indonesia

Jumat, 18 Juli 2025 - 08:18 WIB

RUU KUHAP Dibahas DPR, KPK Tak Pernah Dilibatkan Sejak Penyusunan DIM

Senin, 9 Juni 2025 - 09:24 WIB

Jokowi Tanggapi Usulan Pemakzulan Gibran Rakabuming, Tegaskan Pemilu Presiden-Wapres Satu Paket

Sabtu, 7 Juni 2025 - 06:15 WIB

Jokowi Tanggapi Usulan Pemakzulan Gibran Rakabuming, Tegaskan Pemilu Presiden-Wapres Satu Paket

Kamis, 5 Juni 2025 - 11:51 WIB

Kepala PCO Hasan Nasbi Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Mungkin Terjadi, Tapi Masih Jadi Hak Prerogatif

Berita Terbaru