LINGKARNEWS.COM – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan soal nasib kader PDIP Cinta Mega yang jadi anggota DPRD DKI Jakarta
Sebelumnya pada Rabu, 26 Juli 2023, Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta menunggu rekomendasi Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
Hal itu terkait dengan pemberhentian Cinta Mega sebagai buntut dalam kasus bermain gim di ruang rapat paripurna.
“Kita masih menunggu rekomendasi dari Ketua DPRD DKI Jakarta,” kata Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi.
Nawawi menuturkan pihaknya memberi waktu selama sepuluh hari, jika tidak merekomendasikan, maka BK boleh melanjutkan kasus tersebut.
Baca artikel menarik lainnya, di sini: Begini Penjelasan Sekjen PDIP Soal Kabar Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko akan Gabung dengan Gerindra
Video salah satu anggota DPRD DKI Cinta Mega bermain gim beredar di media sosial dalam ruang rapat paripurna di Gedung DPRD DKI.
Padahal rapat paripurna membahas tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun anggaran 2022, Kamis, 20 Juli 2023.
Saat ditanya awak media mengenai kapan PDIP akan memecat Cinta Mega, Hasto Kristiyanto mengaku hal itu harus melewati proses yang diambil Komarudin Watubun.
Komarudin Watubun adalah Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, PDIP memiliki ketertiban dan kedisiplinan organisasi dalam mengambil keputusan.
“Besok setelah Pak Komar datang, kami melalui satu proses. Yang jelas usulan dari DPD DKI sudah diterima oleh DPP Partai.”
“Tinggal proses melalui bidang kehormatan,” tutur Hasto Kristiyanto.
Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun dalam waktu dekat akan memimpin sidang untuk menentukan nasib Cinta Mega.
Baca Juga:
“Pak Komarudin Watubun sedang ditugaskan di Papua. Besok, Pak Komarudin Watubun baru kembali hari Jumat.”
“Sehingga akan langsung melakukan tindak lanjut atas berbagai pelanggaran disiplin,” kata Hasto Kristiyanto.
Hasto Kristiyanto menyampaikan hal itu usai Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996 Gerbang Demokratisasi Indonesia di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 27 Juli 2021.***
