LINGKARNEWS.COM – Mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa, dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Terkait atas sanksi tersebut, Teddy Minahasa mengajukan banding atas sanksi administratif PTDH) oleh KKEP.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa Teddy Minahasa mengajukan banding atas sanksi tersebut.
“Pelanggar menyatakan banding,” ujar Ramadhan kepada wartawan, Selasa malam, 30 Mei 2023.
Baca Juga:
Prabowo Subianto Ungkap Dirinya Berikan Teguran kepada Direksi BUMN di Town Hall Meeting Danantara
Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik
US Agency for Global Media Diminta untuk Pulihkan VOA dan Sejumlah Media di Bawah Naungannya
Teddy Minahasa dijatuhi sanksi PTDH atas keterlibatannya dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu.
Baca artikel menarik lainnya di sini: Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa Dipecat Polri Usai Dipidana Seumur Hidup
Dengan modus memerintahkan anak buahnya untuk menyisihkan barang bukti dan menggantinya dengan tawas.
Oleh karenanya, menurut Komisi Kode Etik Polri, perbuatan dari Teddy Minahasa dinyatakan sebagai perilaku yang tercela.
Baca Juga:
Para Menteri Sowan ke Jokowi, Mensesneg Prasetyo Hadi Tanggapi Soal Indikasi ‘Matahari Kembar’
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Tanggapi Terkait Soal Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih
Terduga pelanggar telah memerintahkan AKBP DP (Dody Prawiranegara) untuk menyisihkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 41,4 kg dengan dengan mengganti tawas seberat 5 kg.
Serta menyerahkan sabu sebesar 5 kg kepada saudara LP alias An (Linda Pujiastuti alias Anita) untuk dijual.
Padahal menyerahkan sabu sebesar 5 kg itu merupakan tangkapan Satresnarkoba Polres Bukittinggi.
Keputusan PTDH tersebut disertai dengan Pasal-pasal yang dilanggar yakni:
Baca Juga:
Momen Presiden Recep Tayyip Erdogan Dampingi Prabowo Subianto Sapa Mahasiswa Indonesia di Turki
1. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto
2. Pasal 5 ayat 1 huruf b
3. Pasal 5 ayat 1 huruf c
4. Pasal 8 huruf C angka 1
5. Pasal 10 ayat 1 huruf d
6. Pasal 10 ayat 1 huruf f,
7. Pasal 10 ayat 2 huruf h
8. Pasal 11 ayat 1 huruf a
9. Pasal 13 huruf e Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.***
