Budisatrio Djiwandono Dorong Pemerintah Indonesia Fokus Bangun Ketahanan Pangan

- Pewarta

Kamis, 18 Agustus 2022 - 09:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono. (Dok. dpr.go.id)

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono. (Dok. dpr.go.id)

LINGKAR NEWS – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono mengapresiasi prestasi Pemerintah Indonesia yang memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) beberapa waktu yang lalu.

Tidak ingin cepat berpuas diri, sebagai negara yang berhasil melakukan swasembada beras, dirinya mendorong segenap pemerintah Indonesia untuk tetap fokus membangun ketahanan pangan Indonesia demi membangun kekuatan menghadapi krisis pangan global.

“Akibat gejolak geopolitik dan juga pandemi Covid-19, tentu menimbulkan banyak sekali tantangan, khususnya ketahanan pangan di seluruh wilayah negara Indonesia.”

“Memperoleh prestasi sebagai negara yang berhasil swasembada beras, tentu, kita patut apresiasi. Perlu dicatat, Indonesia masih impor untuk pada beberapa komoditas seperti kedelai, gandum dan lainnya.”

“Ini patut kita soroti dan dicari solusinya,” tutur Budi, sapaan akrabnya usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2022.

Sehingga, Anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) DPR RI itu meminta agar mitra kerja Komisi IV DPR RI, khususnya Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), agar tidak berhenti beradaptasi dan berinovasi.

Tanpa dua hal tersebut, menurutnya, akan sulit Indonesia menerapkan diversifikasi pangan yang mendukung ketahanan pangan Indonesia.

Di sisi lain, ia juga menyoroti dukungan anggaran terhadap dua kementerian tersebut. Berdasarkan informasi yang dirinya telah terima, anggaran Kementan dan KKP mencapai kurang dari 1 persen dari RAPBN Tahun 2023 yang sebesar Rp3,041 triliun.

Oleh karena itu, ia meminta agar Pemerintah Indonesia juga turut memberikan porsi anggaran yang lebih baik guna mendukung ketahanan pangan Indonesia.

“Jangan lupa, masalah pangan tidak hanya di dunia pertanian saja tetapi juga perikanan. Ini catatan, bahwa kita ini kan menghadapi krisis pangan.”

“Kita harus mempunyai langkah-langkah khususnya postur anggaran yang adaptif terhadap kondisi ini. Semoga kita bisa memperjuangkan anggaran yang lebih berpihak demi mewujudkan ketahanan pangan,” terang Budi.

Terakhir, legislator dapil Kalimantan Timur itu berharap pemerintah Indonesia juga konsisten membangun infrastruktur yang mendukung tumbuh kembang sekaligus konektivitas penyaluran pangan di Indonesia.

Baginya, pendukung infrastruktur ini akan berpengaruh pada produktivitas, menyeimbangkan distribusi pangan, dan memutar roda ekonomi masyarakat Indonesia.

“Kita ingatkan jangan lupa infrastruktur pangan yang sangat penting. Bukan hanya jalan tol tetapi jalan usaha pangan juga harus kita perhatikan. Mulai dari, memperhatikan infrastruktur pelabuhan, tempat penampungan ikan, untuk kelautan dan perikanan.”

“Untuk pertanian, membangun jaringan irigasi untuk pengairan lahan-lahan pangan dan memanfaatkan lahan yang belum produktif,” tandas Budi. ***

Berita Terkait

Serahkan Uang Sebesar Rp800 Juta kepada Firli Bahuri, Syahrul Yasin Limpo Disebut Beri Arahan ke Bawahan
Uji Kompetensi BNSP: 149 CPMI Welder Dilatih untuk Penempatan di Industri Teknologi Korea Selatan
Program Indonesia Kompeten 2024: Meningkatkan SDM
Afriansyah Noor Terima Gelar Adat “Pangeran Rimbun Alam Cipta Negeri”
Presiden Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Bangun Komunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto
Fokus Persiapkan Diri Jelang Oktober, Presiden Terpilih Prabowo Subianto: Agar Tak Ada Waktu Terbuang
Ini yang Dibahas Presiden Jokowi dan PM Singapura Lee Hsien Loong akan Bertemu dalam Leader’s Retreat
Saksi Sebut Berita Acara Pemeriksaan KPK Bocor ke Kementan dalam Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 10:33 WIB

Serahkan Uang Sebesar Rp800 Juta kepada Firli Bahuri, Syahrul Yasin Limpo Disebut Beri Arahan ke Bawahan

Sabtu, 15 Juni 2024 - 02:23 WIB

Uji Kompetensi BNSP: 149 CPMI Welder Dilatih untuk Penempatan di Industri Teknologi Korea Selatan

Sabtu, 18 Mei 2024 - 00:10 WIB

Program Indonesia Kompeten 2024: Meningkatkan SDM

Jumat, 10 Mei 2024 - 23:09 WIB

Afriansyah Noor Terima Gelar Adat “Pangeran Rimbun Alam Cipta Negeri”

Kamis, 9 Mei 2024 - 10:10 WIB

Presiden Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Bangun Komunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto

Selasa, 30 April 2024 - 08:04 WIB

Fokus Persiapkan Diri Jelang Oktober, Presiden Terpilih Prabowo Subianto: Agar Tak Ada Waktu Terbuang

Sabtu, 27 April 2024 - 15:54 WIB

Ini yang Dibahas Presiden Jokowi dan PM Singapura Lee Hsien Loong akan Bertemu dalam Leader’s Retreat

Rabu, 24 April 2024 - 15:21 WIB

Saksi Sebut Berita Acara Pemeriksaan KPK Bocor ke Kementan dalam Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan

Berita Terbaru