Berpotensi Rugikan Negara Rp 9,3 Triliun, Usut Segera Dugaan Korupsi Terkait Ekspor Batubara

- Pewarta

Rabu, 21 September 2022 - 15:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung ESDM. (Dok. Esdm.go.id)

Gedung ESDM. (Dok. Esdm.go.id)

LINGKAR NEWS – Segenap penegak hukum, mulai dari KPK, Kejagung dan Mabes Polri harus segera menelisik dugaan penyimpangan realisasi ekspor batubara PT MHU.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyebut berpotensi merugikan negara sekitar Rp 9,3 Triliun.

Potensi kerugian itu antara lain akibat adanya selisih dari yang dilaporkan ke sistem online PNBP di SIMPONI dengan yang tercatat di Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia Yusri Usman, mengomentari temuan MAKI, Rabu, 21 September 2022.

“Jadi penegak hukum jangan terganggu atau menunda proses penyelidikan hanya karena adanya gerakan Komisi VII DPR RI yang akan mengundang PT MHU dan pihak Ditjen Minerba, karena proses di DPR itu adalah proses politik, bukan proses hukum,” ungkap Yusri.

Yusri menambahkan, publik tidak banyak berharap pada proses politik.

“Karena lazimnya berujung tak jelas penuntasannya, sehingga proses hukum yang sangat diharapkan oleh publik agar bisa dilaksanakan secepat mungkin, bisa jadi bisa mengungkap hal lainnya” beber Yusri.

Sementara itu, Yusri menerangkan, Dirjen Minerba Kementerian ESDM malah memblokir nomor whatsapp (WA) miliknya.

Penyebabnya lantaran mengirimkan informasi mengenai rangkap jabatan sebagai Pjs Gubernur Bangka Belitung dan kejanggalan kelebihan ekspor batubara PT MHU tersebut.

“Saya heran saja, jangan-jangan benar adanya dan bisa jadi dia mengetahui dalam hal dugaan kecurangan ekspor yang berpotensi kerugian negara itu,” ungkap Yusri.

Apalagi, kata Yusri, berbagai indikasi sudah terkuak akibat dampak rangkap jabatan Ridwan Djamaludin sebagai Dirjen Minerba dan Pj Gubernur Bangka Belitung.

Banyak permohonan oleh ratusan penambang untuk pengesahan RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya) hingga saat ini belum jelas nasibnya.

“Bisa jadi sekali atau apa ada kaitan dengan kelebihan ekspor senilai sekitar Rp 9,3 triliun lebih ini dengan peran dia rangkap jabatan itu, itulah yang harus diusut” tanya Yusri.

Sebelumnya, dilansir beberapa media, Selasa (20/9/2022), Komisi VII DPR RI melalui Panja Ilegal mining akan memanggil PT MHU, yang beroperasi di Kalimantan Timur terkait dugaan korupsi penjualan ilegal ekspor batubara.

Hal itu menyusul adanya laporan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, terkait dugaan Korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan batubara kepada Menkopolhukam Mahfud MD.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Lingkarnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Pelantikan DPW PROPAMI Jambi Raya 2024-2027: Fokus pada Edukasi dan Literasi Keuangan
Bapanas Ingin Petani Happy, Pabrik Gula Semakin Modern, dan Kebutuhan Dalam Negeri Tercukupi
Laporan Keuangan Q2 2024 Diperkirakan Positif, Berpotensi Meningkatkan Minat Investor di Tengah Pasar yang Stagnan
Dikirim ke Negara Australia, Kanada, dan Puerto Rico, PT Tata Metal Lestari Ekspor 8 Kontainer Produk Baja Lapis
Perum Bulog Akan Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja, Ini Kata Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan
Ketua BNSP Syamsi Hari Resmikan LSP Perikanan Hias Indonesia di Nusatic 2024: Fokus pada Peningkatan SDM
OJK Adakan Prakonvensi RSKKNI Pembiayaan: Fokus pada Penyusunan dan Verifikasi Standar Kompetensi
Menjaga Kualitas dan Jaminan Mutu : BNSP Hadir dalam Pelatihan Asesor Kompetensi LSP Pembiayaan Indonesia
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 6 Juli 2024 - 22:15 WIB

Pelantikan DPW PROPAMI Jambi Raya 2024-2027: Fokus pada Edukasi dan Literasi Keuangan

Kamis, 4 Juli 2024 - 15:39 WIB

Laporan Keuangan Q2 2024 Diperkirakan Positif, Berpotensi Meningkatkan Minat Investor di Tengah Pasar yang Stagnan

Sabtu, 22 Juni 2024 - 11:06 WIB

Dikirim ke Negara Australia, Kanada, dan Puerto Rico, PT Tata Metal Lestari Ekspor 8 Kontainer Produk Baja Lapis

Selasa, 11 Juni 2024 - 07:29 WIB

Perum Bulog Akan Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja, Ini Kata Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan

Senin, 10 Juni 2024 - 00:10 WIB

Ketua BNSP Syamsi Hari Resmikan LSP Perikanan Hias Indonesia di Nusatic 2024: Fokus pada Peningkatan SDM

Jumat, 31 Mei 2024 - 04:15 WIB

OJK Adakan Prakonvensi RSKKNI Pembiayaan: Fokus pada Penyusunan dan Verifikasi Standar Kompetensi

Rabu, 8 Mei 2024 - 21:57 WIB

Menjaga Kualitas dan Jaminan Mutu : BNSP Hadir dalam Pelatihan Asesor Kompetensi LSP Pembiayaan Indonesia

Rabu, 8 Mei 2024 - 16:52 WIB

Airlangga Sebut Perlunya Aksi Berbasis Solusi bagi Disrupsi Global di Pertemuan Tingkat Menteri OECD

Berita Terbaru