Termasuk Agendakan Dekrit Presiden untuk Kembali ke UUD 1945, Ini 5 Sikap KAMI Lintas Provinsi

- Pewarta

Sabtu, 8 Oktober 2022 - 15:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Saatnya rakyat meminta dan mewajibkan negara secepatnya mengagendakan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 asli. (Instagram.com/@uud19.45)

Saatnya rakyat meminta dan mewajibkan negara secepatnya mengagendakan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 asli. (Instagram.com/@uud19.45)

LINGKARNEWS.COM – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), setelah sekian lama melakukan telaah dan kajian mendalam untuk “Menyelamatkan Indonesia”:

Bahwa, sudah cukup banyak bukti bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita mengalami deformasi serius setelah penggantian UUD 1945 dengan UUD 2002.

Bahwa, UUD 2002 dan UU turunannya telah menjadi papan lontar banyak masalah mal administrasi publik di mana UU dibuat bukan untuk kepentingan rakyat.

Tapi untuk kepentingan Bandar dan Bandit politik dengan segala kuasanya berakibat negara di jurang kehancurannya.

Bahwa, semua lembaga negara produk UUD 2002 kini jatuh menjadi alat kekuasaan rezim dengan dukungan para Bandar dan Bandit politik.

Yang makin kekenyangan dalam menikmati berbagai kuasa politik kekebalan hukum dan konsesi ekonomi yang telah membahayakan negara.

Bahwa, UUD 2002 telah membuka bagi kesalahan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga para Bandar dan Bandit politik leluasa melakukan apa saja.

Bahwa, peran DPR, MK, KPU, KPK hingga POLRI kini hanya menjadi badut politik yang dengan sukarela menjadi alat kekuasaan para Bandit dan Bandar politik.

Bahwa, praktik politik tidak bisa menjadi alasan mengganti UUD45 diganti dengan UUD2002.

Jika UUD bisa diganti oleh MPR hasil Pemilu, maka kesesatan praktik politik akan selalu memperoleh pembenaran UUD melalui penggantian tersebut.

Bahwa, kita telah kehilangan norma-norma dasar negara. Ini berbahaya karena kita kehilangan pedoman. Jika setiap generasi boleh mengganti kesepakatan awal pendirian negara.

Bahwa, UUD45 bukan sekedar dokumen akademik, tapi ia adalah dokumen sejarah yang menjadi fondasi negara ini.

Atas kesimpulan telaah dan kajian tersebut, maka KAMI LINTAS PROVINSI, bersikap bahwa :

1. Saatnya rakyat meminta dan mewajibkan negara secepatnya mengagendakan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 asli versi Dekrit Presiden Soekarno 1959.

2. Untuk mengantisipasi tuntutan adaptasi dengan lanskap global strategis yang berkembang, perubahan atas UUD 1945 dimungkinkan dengan metode adendum.

Tanpa mengubah Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya.

3. Memfungsikan dan mereposisi MPR RI kembali sebagai lembaga tertinggi negara.

Kedaulatan harus dikembalikan ke tangan rakyat, bukan ke partai politik.

4. Presiden dipilih oleh MPR sebagai mandataris MPR untuk menjalankan GBHN sebagai amanah rakyat.

Bukan petugas partai, apalagi menjadi badut politik kaki tangan para taipan.

5. Kembali ke UUD45 adalah pertobatan dari kemurtadan bangsa ini.

Paska mengganti menjadi UU 2002 semua kehidupan berbangsa dan bernegara yang tercengkeram Bandit, Bandar dan Badut politik saat ini adalah ekspresi para penguasa yang terkutuk.

Pernyataan Sikap: Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). KAMI JAWA TENGAH (Mudrick SM Sangidu), KAMI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Syukri Fadholi), KAMI JAWA TIMUR (Daniel M Rasyid), KAMI JAWA BARAT (Syafril Sjofyan), AP-KAMI DKI JAKARTA (Djudju Purwantoro), KAMI BANTEN (Abuya Shiddiq), KAMI SUMATRA UTARA (Zulbadri), KAMI RIAU (Muhammad Herwan), KAMI KALIMANTAN BARAT (H. Mulyadi MY, S.Pi, M.MA), KAMI SUMATERA SELATAN (Mahmud Khalifah Alam S.Ag), KAMI SULAWESI SELATAN (Geralz Geerhan), KAMI KEPULAUAN RIAU (Drs. H. Makhfur Zurachman M.Pd), KAMI JAMBI (H. Suryadi), KAMI ACEH (Saiful Anwar S.H., M.H), Sekretaris (Sutoyo Abadi).***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Lingkarnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi
Tidak Bawa Orang Toxic Masuk Pemerintahan, Ini Permintaan Luhut Pandjaitan kepada Prabowo Subianto
Setelah NasDem Gabung dengan Koalisi Prabowo, Surya Paloh Angkat Suara Soal Tawaran Kursi Menteri
Presiden Terpilih Periode 2024 – 2029 Prabowo Subianto Tanggapi Putusan Gugatan Sengketa Pilpres di MK
Tanggapi Putusan MK, Prabowo Subianto: Terima Kasih kepada Masyarakat dan Fokus Hadapi Masa Depan
Prabowo Hadiri Bukber Partai Golkar Bareng Gibran, Tegaskan Hormati Proses dan Tunggu Putusan MK
Menteri Abdullah Azwar Anas Tanggapi Absennya 2 Menteri PDI Perjuangan Saat Buka Puasa di Istana Negara
Berikut 3 Nama Calon Kuat Wali Kota Solo Menurut Versi Solo Polling Center, Termasuk Kaesang Pangarep
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Jumat, 17 Mei 2024 - 18:56 WIB

Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi

Sabtu, 4 Mei 2024 - 15:36 WIB

Tidak Bawa Orang Toxic Masuk Pemerintahan, Ini Permintaan Luhut Pandjaitan kepada Prabowo Subianto

Sabtu, 27 April 2024 - 15:12 WIB

Setelah NasDem Gabung dengan Koalisi Prabowo, Surya Paloh Angkat Suara Soal Tawaran Kursi Menteri

Selasa, 23 April 2024 - 16:02 WIB

Presiden Terpilih Periode 2024 – 2029 Prabowo Subianto Tanggapi Putusan Gugatan Sengketa Pilpres di MK

Selasa, 23 April 2024 - 09:22 WIB

Tanggapi Putusan MK, Prabowo Subianto: Terima Kasih kepada Masyarakat dan Fokus Hadapi Masa Depan

Sabtu, 30 Maret 2024 - 15:07 WIB

Prabowo Hadiri Bukber Partai Golkar Bareng Gibran, Tegaskan Hormati Proses dan Tunggu Putusan MK

Sabtu, 30 Maret 2024 - 06:55 WIB

Menteri Abdullah Azwar Anas Tanggapi Absennya 2 Menteri PDI Perjuangan Saat Buka Puasa di Istana Negara

Rabu, 27 Maret 2024 - 14:34 WIB

Berikut 3 Nama Calon Kuat Wali Kota Solo Menurut Versi Solo Polling Center, Termasuk Kaesang Pangarep

Berita Terbaru