Presiden Jatuh Karena Rakyat Kecewa dengan Pengelolaan Negara yang Semakin Tak Terarah

- Pewarta

Senin, 11 Juli 2022 - 11:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa. (Instagram.com/@gotabayar)

Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa. (Instagram.com/@gotabayar)

LINGKAR NEWS – Rajapaksa dipaksa melepas status sebagai Raja. Istananya diserbu rakyat untuk mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden.

Sebelumnya kediaman Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dibakar massa.

Gotabaya Rajapaksa kabur dan dipastikan mengundurkan diri. Rakyat bersiap untuk melakukan peralihan rezim.

Rakyat Sri Lanka cukup gigih berjuang dengan melakukan aksi unjuk rasa lebih dari sebulan untuk akhirnya sukses menggulingkan Rajapaksa.

Krisis ekonomi menjadi momentum demonstrasi sekaligus mempersulit Rajapaksa untuk mampu bertahan.

Awalnya Rajapaksa mendalihkan bahwa krisis negaranya disebabkan oleh kondisi global baik pandemi maupun perang Rusia Ukraina.

Tapi sebenarnya pengelolaan ekonomi negeri yang berantakan. Janji perbaikan politik dan ekonomi pada kampanye Pilpres 2019 gagal untuk dipenuhi.

Masalah valuta asing, kesulitan makanan dan obat-obatan, harga-harga naik, serta pemadaman listrik berkepanjangan akibat krisis energi.

Nepotisme dan korupsi menjadi tuduhan peserta aksi. Keluarga Rajapaksa yang awalnya sulit tergoyahkan akhirnya runtuh.

Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, yang pernah jadi Presiden, adalah kakak dari Gotabaya yang dipaksa juga mundur.

Mahinda digantikan Ranil Wickremesinghe. Dominasi keluarga Rajapaksa di kementrian baik saudara-saudara maupun anaknya disorot keras oleh rakyat. Nepotisme.

Indonesia boleh dikatakan mendekati kondisi politik dan ekonomi yang hampir sama dengan Sri Lanka.

Sebagaimana Rajapaksa, Jokowi yang menjabat periode 2019-2022 juga mengalami masalah ekonomi dan keuangan.

Rupiah yang melemah, hutang yang menjerat, harga-harga meningkat, penanganan BBM yang semrawut, hukum diskriminatif, agama yang dipinggirkan, dan tentu saja KKN yang semakin merajalela.

Rakyat gerah dengan semangat Presiden yang ingin memperpanjang jabatan. Persis seperti Rajapaksa yang juga awalnya bertekad untuk mempertahankan kekuasaan.

Meski Kepolisian dan tentara berhasil dikendalikan, namun ‘people power’ berhasil menumbangkan. Gelombang perlawanan rakyat tidak dapat dibendung.

Pemerintahan Jokowi mesti belajar dan waspada. Rakyat kecewa pada cara-cara mengelola negara yang semakin tidak terarah.

Saluran politik tersumbat, partai politik yang tidak dapat diandalkan, parlemen pun sibuk dengan dirinya sendiri. Ada kriminalisasi ada pula sekularisasi melalui program moderasi.

Sri Lanka saudara Indonesia yang sama-sama tertekan China. Terjebak oleh hutang dan investasi China.

Perdana Menteri Wickremesinghe berteriak kepada IMF untuk bantuan ‘bailout’ dana di samping memohon pasokan bahan bakar dari Rusia.

Sri Lanka bangkrut disebabkan salah urus dalam mengelola negara. Kepentingan dominan oligarki.

Penyebab lahirnya gerakan people power di berbagai belahan dunia biasanya disebabkan oleh krisis ekonomi, pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Juga KKN, diskriminasi hukum, menambah masa jabatan, tindakan represif, penangkapan dan penahanan, serta otoritarianisme.

Netizen ada yang ngoceh lucu, katanya kalau Rajapaksa dapat dipaksa turun dan kabur, kapan ya Rajadusta? Entah siapa yang dimaksud Rajadusta itu.

Tapi jika pemimpin sudah tidak amanah dan berlaku adil, mau Rajapaksa, Rajadusta, Rajahutang, Rajadukun, Rajatega, Rajacitra ataupun Rajakatak.

Maka ia harus tumbang oleh teriakan dan perlawanan rakyat yang tertindas dan teraniaya.

Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan.***

Berita Terkait

Kilang Minyak Klintsy di Wilayah Bryansk, Rusia Terbakar Setelah Dihantam Serangan Drone Ukraina
Kungker BNSP di KBRI Tokyo: Langkah Indonesia-Jepang untuk Meningkatkan Keberlanjutan Tenaga Kerja
Delegasi BNSP Tingkatkan Kerjasama Sertifikasi Profesi di Hongkong
Melonjak Hingga Capai 86,4 Persen di Awal 2023, Perdagangan Luar Negeri Xinjiang Tiongkok
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 15 Juli 2024 - 16:05 WIB

Kilang Minyak Klintsy di Wilayah Bryansk, Rusia Terbakar Setelah Dihantam Serangan Drone Ukraina

Selasa, 9 Juli 2024 - 14:26 WIB

Kungker BNSP di KBRI Tokyo: Langkah Indonesia-Jepang untuk Meningkatkan Keberlanjutan Tenaga Kerja

Jumat, 22 Desember 2023 - 21:37 WIB

Delegasi BNSP Tingkatkan Kerjasama Sertifikasi Profesi di Hongkong

Sabtu, 18 Maret 2023 - 13:48 WIB

Melonjak Hingga Capai 86,4 Persen di Awal 2023, Perdagangan Luar Negeri Xinjiang Tiongkok

Senin, 11 Juli 2022 - 11:46 WIB

Presiden Jatuh Karena Rakyat Kecewa dengan Pengelolaan Negara yang Semakin Tak Terarah

Berita Terbaru