Polri Ungkap Sebanyak 8 Provinsi yang Masuk Kategori Rawan Konflik di Gelaran Pilkada Serentak 2024

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 31 Juli 2024 - 14:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pilkada Serentak 2024. (Dok. Hello.id/Rifai Azhari)

Pilkada Serentak 2024. (Dok. Hello.id/Rifai Azhari)

LINGKARNEWS.COM – Setidaknya ada delapan provinsi yang masuk kategori rawan konflik pada gelaran Pilkada Serentak 2024 mendatang.

Polri meminta para Kapolda dan Kapolres dapat melakukan beragam upaya penanggulangan konflik.

Seperti sosialisasi Pemilu damai hingga pengetatan pengamanan Pilkada.

Asisten Operasi Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Pol Verdianto I Biticaca mengungkapkan hal itu dalam keterangannya.

Verdianto menyampaikan dalam rapat koordinasi pengamanan Pilkada 2024 di Denpasar, Bali, dikutip pada Rabu (31/7/2024).

“Kami mohon kepada rekan-rekan Kapolres yang daerahnya rawan, tolong didalami lagi.”

“Tolong proaktif apakah kerawanan ini benar-benar,” ujar Verdianto.

Lebih lanjut Verdianto mengatakan, pemetaan provinsi tersebut berdasarkan Indeks Potensi Kerawanan Pilkada (IPKP) yang memuat tujuh dimensi.

“Ada dimensi penyelenggara, dimensi keamanan, dimensi peserta, dimensi masyarakat.”

“Dimensi potensi gangguan, dimensi ambang gangguan dan dimensi gangguan nyata,” tuturnya.

“Jajaran Polri di daerah harus berkoordinasi dengan TNI dan aparat keamanan setempat demi menjaga kondusifitas Pilkada 2024,” tukasnya.

Adapun, delapan provinsi yang dipetakan Polri itu yakni:

1. Papua
2. Papua Tengah
3. Papua Pegunungan
4. Papua Selatan

5. Jawa Timur
6. Maluku Utara
7. Nusa Tenggara Barat
8. Nanggroe Aceh Darusalam.

Dia menambahkan, dengan adanya kerja sama yang baik daerah yang sebelumnya wilayah rawan pemilu dapat menjalankan pilkada dengan lancar dan aman.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Harianekonomi.com dan Infoekonomi.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Halloupdate.com dan Apakabarbogor.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Kontroversi Vonis Tom Lembong Perkuat Desakan Reformasi Peradilan Indonesia
RUU KUHAP Dibahas DPR, KPK Tak Pernah Dilibatkan Sejak Penyusunan DIM
Jokowi Tanggapi Usulan Pemakzulan Gibran Rakabuming, Tegaskan Pemilu Presiden-Wapres Satu Paket
Jokowi Tanggapi Usulan Pemakzulan Gibran Rakabuming, Tegaskan Pemilu Presiden-Wapres Satu Paket
Kepala PCO Hasan Nasbi Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Mungkin Terjadi, Tapi Masih Jadi Hak Prerogatif
Gibran – Megawati Bertemu di Hari Pancasila, Partai Golkar: Ini Sinyal Baik untuk Persatuan Nasional
Polemik Ketua Umum PPP Memanas, Romahurmuzy dan Yahidin Saling Serang Menjelang Muktamar Partai
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Tanggapi Terkait Soal Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih

Berita Terkait

Senin, 21 Juli 2025 - 14:19 WIB

Kontroversi Vonis Tom Lembong Perkuat Desakan Reformasi Peradilan Indonesia

Jumat, 18 Juli 2025 - 08:18 WIB

RUU KUHAP Dibahas DPR, KPK Tak Pernah Dilibatkan Sejak Penyusunan DIM

Senin, 9 Juni 2025 - 09:24 WIB

Jokowi Tanggapi Usulan Pemakzulan Gibran Rakabuming, Tegaskan Pemilu Presiden-Wapres Satu Paket

Sabtu, 7 Juni 2025 - 06:15 WIB

Jokowi Tanggapi Usulan Pemakzulan Gibran Rakabuming, Tegaskan Pemilu Presiden-Wapres Satu Paket

Kamis, 5 Juni 2025 - 11:51 WIB

Kepala PCO Hasan Nasbi Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Mungkin Terjadi, Tapi Masih Jadi Hak Prerogatif

Berita Terbaru