Pengedar Narkoba Agar Dihukum Mati, Tapi Pengguna Narkoba Diusulkan Direhabilitasi

- Pewarta

Senin, 19 September 2022 - 20:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman. (Dok. Dpr.go.id)

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman. (Dok. Dpr.go.id)

LINGKAR NEWS – Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengusulkan perlu adanya demarkasi penanganan hukum secara jelas antara pengguna dengan pengedar narkotika dalam Perubahan Kedua RUU tentang Narkotika mendatang.

Mengingat, penyebab over capacity lembaga pemasyarakatan secara nasional disebabkan 70 persen penghuni lapas adalah pengguna narkoba.

Berkaca hal itu, Habiburokhman mengusulkan agar pengguna direhabilitasi sedangkan pengedar dan bandar dihukum seberat-beratnya bahkan dihukum mati.

Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman saat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)

Hal itu dilakukan dalam rangka mendengarkan masukan dari PKNI dalam rangka pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua RUU tentang Narkotika yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 19 September 2022.

“Kalau kita keliling Indonesia ke semua lembaga pemasyarakatan, 70 persen diantaranya over capacity itu isinya adalah pengguna narkoba.”

“Harus ada demarkasi yang jelas antara pengguna dengan pengedar.”

“Kalau pengguna, harus langsung proses rehabilitasi yang seluruh biaya rehabilitasinya seharusnya dibiayai negara.”

“Terlebih, tempat rehabilitasi sekarang ini juga dipertanyakan apakah benar rehabilitasi kita telah memenuhi standar yang bisa membuat pengguna menjadi sembuh dan kembali ke masyarakat,” ujar Habiburokhman.

Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menekankan kembali perlu adanya tindakan hukum secara tegas dengan pemberian sanksi hukum berat bahkan pemberian hukum mati terhadap pengedar dan bandar narkotika.

Karena, tandas Legislator dapil DKI Jakarta I ini, selama pengedar dan bandar maka selama itulah jumlah pengguna narkotika semakin bertambah banyak dari hari ke hari.

“Selama ada pengedar dan bandar, maka mudah sekali bagi mereka memancing ‘tabungan’ jumlah pengguna narkotika yang semakin banyak.”

“Orang yang belum pernah diiming-imingi, sedangkan orang yang pernah kecanduan dan belum sembuh menjadi target pasar bagi pengedar dan bandar.”

“Bahkan, yang sudah sembuh pun masih bisa dipancing-pancing kalau kita tidak tegas terhadap pengedar dan bandar.”

“Karena itu, saya sepakat bahwa pengguna direhabilitasi tapi kalau pengedar dan bandar dihukum berat kalau perlu dihukum mati,” pungkas Habiburokhman.

Sebelumnya, aktivis PKNI Wan Traga Duvan dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI memaparkan beberapa poin keluhan yang dialami para pengguna narkoba akibat dampak penerapan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku selama ini.

Salah satunya, tidak tersedianya akses layanan rehabilitasi berbasis kesehatan masyarakat karena rehabilitasi yang tersedia bentuknya penghukuman melalui penegak hukum.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Lingkarnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Uji Kompetensi BNSP: 149 CPMI Welder Dilatih untuk Penempatan di Industri Teknologi Korea Selatan
Program Indonesia Kompeten 2024: Meningkatkan SDM
Afriansyah Noor Terima Gelar Adat “Pangeran Rimbun Alam Cipta Negeri”
Presiden Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Bangun Komunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto
Fokus Persiapkan Diri Jelang Oktober, Presiden Terpilih Prabowo Subianto: Agar Tak Ada Waktu Terbuang
Ini yang Dibahas Presiden Jokowi dan PM Singapura Lee Hsien Loong akan Bertemu dalam Leader’s Retreat
Saksi Sebut Berita Acara Pemeriksaan KPK Bocor ke Kementan dalam Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan
Evakuasi Warga Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara Terus Dilakukan Tìm Gabungan, Erupsi Gunungapi Ruang
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 15 Juni 2024 - 02:23 WIB

Uji Kompetensi BNSP: 149 CPMI Welder Dilatih untuk Penempatan di Industri Teknologi Korea Selatan

Sabtu, 18 Mei 2024 - 00:10 WIB

Program Indonesia Kompeten 2024: Meningkatkan SDM

Jumat, 10 Mei 2024 - 23:09 WIB

Afriansyah Noor Terima Gelar Adat “Pangeran Rimbun Alam Cipta Negeri”

Kamis, 9 Mei 2024 - 10:10 WIB

Presiden Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Bangun Komunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto

Selasa, 30 April 2024 - 08:04 WIB

Fokus Persiapkan Diri Jelang Oktober, Presiden Terpilih Prabowo Subianto: Agar Tak Ada Waktu Terbuang

Sabtu, 27 April 2024 - 15:54 WIB

Ini yang Dibahas Presiden Jokowi dan PM Singapura Lee Hsien Loong akan Bertemu dalam Leader’s Retreat

Rabu, 24 April 2024 - 15:21 WIB

Saksi Sebut Berita Acara Pemeriksaan KPK Bocor ke Kementan dalam Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan

Senin, 22 April 2024 - 13:41 WIB

Evakuasi Warga Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara Terus Dilakukan Tìm Gabungan, Erupsi Gunungapi Ruang

Berita Terbaru