Kebenaran Kasus KM50 Dapat Diungkap, Meskipun MA Tolak Banding Kasasi KM 50

- Pewarta

Rabu, 14 September 2022 - 16:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Habib Rizieq Shihab. (Dok. lingkarnews.com/M. Rifai Azhari)

Ilustrasi Habib Rizieq Shihab. (Dok. lingkarnews.com/M. Rifai Azhari)

LINGKAR NEWS – Pencarian Keadilan KM50 kelihatannya menemukan jalan buntu.

Genk Sambo untuk sementara waktu bisa bernapas lega karena dua anggota genk Satgassus-nya lepas dari jeratan hukum.

Hal ini terjadi karena Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi (banding) kasus KM 50 pada Selasa 13 September 2022.

Dengan penolakan banding kasasi tersebut maka kedua polisi tersangka yaitu Biptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella bebas dan lepas dari jeratan hukum.

Hakim yang diketuai oleh Desnayeti dan beranggotakan Gazalba Saleh dan Yohanes Priyana bersepakat memutuskan untuk bahwa kedua polisi tersebut tidak bersalah, mereka melakukan penembakan dalam upaya membela diri.

Kasasi itu sendiri diajukan kejaksaan yang meyakini bahwa kedua polisi tersebut bersalah.

Jaksa penuntut umum (JPU) meyakini keduanya bersalah melakukan pembunuhan dan penganiayaan di kasus KM 50.

Jaksa penuntut umum Zet Tadung Allo mengatakan putusan Hakim MA tersebut merupakan ujung dari penyelesaian perkara KM 50 ini.

Harapan Keadilan Itu Masih Ada

Meskipun demikian kasus ini bisa dibuka kembali jika ada bukti baru. Bukti baru itulah yang harus di cari oleh pihak JPU beserta jajaran kejaksaan agung lainnya bila ingin pelaku unlawfull killing kasus KM 50 terungkap.

Publik faham bahwa kasus KM50 tersebut telah melibatkan Satgassus Polri yang bekerjanya didalam ruang gelap.

Bahkan sampai Satgasuss dibubarkan Agustus 2022 kemarin, Kerja Satgassus tidak pernah diaudit.

DPR pun tidak serius mengaudit Satgasuss buktinya tidak ada pansus terkait satgasus yang dibentuk DPR.

DPR RI khususnya komisi 3 terlihat setengah hati melakukan audit kepada satgassus agar operasi satgassus selama ini menjadi terang benerang.

Mungkin karena satgasuss melakukan juga kerja-kerja politik yang menguntungkan oknum anggota DPR tersebut.

Kini harapan ada di pihak JPU yang dipimpin oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Sebagai Jaksa Agung tentunya ST Burhanuddin bisa membuat task force mencari bukti baru seputar KM50.

Task Force tersebut harus melibatkan banyak pihak termasuk keluarga korban KM50, Komnas HAM, Masyarakat sipil, Ormas dan Ahli-ahli hukum termasuk kalangan DPR RI yang masih memiliki nurani.

JPU menjelaskan telah berupaya untuk mengedepankan hati nurani berdasarkan fakta yang diperoleh, akan tetapi hakim PN dan MA berpendapat berbeda.

Kasus KM 50 ini semestinya menjadi kesempatan bagi Kejaksaan untuk menegakkan keadilan.

Dari awal kasus KM 50 ini dipenuhi banyak kejanggalan bahkan TKP nya sendiri KM 50 sampai akhirnya ditutup.

Ini yang menjadi pertanyaan besar bagaimana sebuah TKP kasus pembunuhan yang juga merupakan ruang publik Rest Area tol sampai harus ditutup.

Belum lagi kejanggalan kejanggalan lainnya berupa matinya CCTV, padahal tempat kejadian perkara adalah jalan tol yang banyak terpasang CCTV.

Kuasa hukum keluarga korban dan Tim Independen yang sudah dibentuk untuk kasus ini harus bersikap pro aktif untuk menginvestigasi kembali kasus ini.

Bagi Jaksa Agung M Burhanuddin ini sebetulnya momentum yang sangat tepat untuk meminta jajarannya bekerja lebih keras lagi untuk mendalami lebih lanjut kasus ini.

Karena kasus KM 50 ini adalah kasus besar yang telah merenggut nyawa 6 orang anak manusia tak berdosa yang masih belum jelas apa kesalahan mereka sampai harus terbunuh.

Kasus KM 50 ini juga mendapat perhatian dari pemerintah Amerika Serikat yang memberikan catatan Human Rights bagi Indonesia.

Kita sangat berharap negara dalam hal ini pihak Kejaksaan Agung memberi atensi khusus terhadap kasus ini.

Bangsa Indonesia akan sangat berterima kasih kepada Jaksa Agung ST Burhanudin jika di sisa masa jabatannya sebagai Jaksa Agung membentuk Task Force pencari fakta baru KM50.

Sehingga ditemukan fakta baru dan akhirnya dapat mengajukan banding kasasi kasus ini kembali.

Harapan itu masih ada. Apakah kini publik pencari keadilan KM50 dapat berharap dari Jaksa Agung ST Burhanuddin atau kebenaran kasus KM50 akan tertutup selamanya.

Karena bisa jadi Genk Sambo ada juga di kejaksaan. Semoga tidak.

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Lingkarnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi
Tidak Bawa Orang Toxic Masuk Pemerintahan, Ini Permintaan Luhut Pandjaitan kepada Prabowo Subianto
Setelah NasDem Gabung dengan Koalisi Prabowo, Surya Paloh Angkat Suara Soal Tawaran Kursi Menteri
Presiden Terpilih Periode 2024 – 2029 Prabowo Subianto Tanggapi Putusan Gugatan Sengketa Pilpres di MK
Tanggapi Putusan MK, Prabowo Subianto: Terima Kasih kepada Masyarakat dan Fokus Hadapi Masa Depan
Prabowo Hadiri Bukber Partai Golkar Bareng Gibran, Tegaskan Hormati Proses dan Tunggu Putusan MK
Menteri Abdullah Azwar Anas Tanggapi Absennya 2 Menteri PDI Perjuangan Saat Buka Puasa di Istana Negara
Berikut 3 Nama Calon Kuat Wali Kota Solo Menurut Versi Solo Polling Center, Termasuk Kaesang Pangarep
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Jumat, 17 Mei 2024 - 18:56 WIB

Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi

Sabtu, 4 Mei 2024 - 15:36 WIB

Tidak Bawa Orang Toxic Masuk Pemerintahan, Ini Permintaan Luhut Pandjaitan kepada Prabowo Subianto

Sabtu, 27 April 2024 - 15:12 WIB

Setelah NasDem Gabung dengan Koalisi Prabowo, Surya Paloh Angkat Suara Soal Tawaran Kursi Menteri

Selasa, 23 April 2024 - 16:02 WIB

Presiden Terpilih Periode 2024 – 2029 Prabowo Subianto Tanggapi Putusan Gugatan Sengketa Pilpres di MK

Selasa, 23 April 2024 - 09:22 WIB

Tanggapi Putusan MK, Prabowo Subianto: Terima Kasih kepada Masyarakat dan Fokus Hadapi Masa Depan

Sabtu, 30 Maret 2024 - 15:07 WIB

Prabowo Hadiri Bukber Partai Golkar Bareng Gibran, Tegaskan Hormati Proses dan Tunggu Putusan MK

Sabtu, 30 Maret 2024 - 06:55 WIB

Menteri Abdullah Azwar Anas Tanggapi Absennya 2 Menteri PDI Perjuangan Saat Buka Puasa di Istana Negara

Rabu, 27 Maret 2024 - 14:34 WIB

Berikut 3 Nama Calon Kuat Wali Kota Solo Menurut Versi Solo Polling Center, Termasuk Kaesang Pangarep

Berita Terbaru