LINGKAR NEWS – Pengumuman kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Sabtu (3/9/2022) adalah momentum kolektif masyarakat untuk mengingat tertangkapnya Mensos dari partai wong cilik.
Jangan ditelan mentah-mentah bahwa kebijakan pemerintah menaikkan harga hanya karena sekitar 70% subsidi BBM dinikmati kelompok masyarakat mampu.
Ini pemikiran yang sangat keliru. Mari perpanjang ingatan memori kita masing-masing.
Beberapa pengamat ekonomi sudah mulai banyak menyatakan bahwa pilihan pemerintah untuk menaikkan harga jual BBM merupakan upaya “yang tidak tepat dan salah sasaran”.
Apalagi iming-iming pemerintah dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) yang hanya 3 sampai 6 bulan ke depan pasti bukan penyelesaian. Karena kehidupan dunia ini pasti lebih lama dari itu.
Marilah kita berpikir, apakah tidak mungkin bila BLT lagi-lagi merupakan cara santun maling duit rakyat untuk beraksi?
Pertanyaan sederhana, siapa yang bisa membuktikan kebenaran jumlah penerima BLT?
Bukankah di negeri ini yang era 2004 saat Pilpres langsung sudah ada data siluman? Kemudian populer dengan istilah big data.
Argumentasi di atas perlu ditambah argumentasi yang lebih lengkap, namun, untuk sementara kami ingatkan kembali, bahwa di awal wabah Covid-19 pemerintah menganggarkan Rp. 900 triliun.
Seiring waktu berjalan ternyata anggaran membengkak. Itu lazim di negeri ini, seperti contoh Anggaran kereta api cepat Jakarta – Bandung, kan?
Sejak Covid-19 ditangani serius Maret 2020 begitu banyak orang kaya mendadak karena bisnis masker, PCR, Vaksin, oksigen dll.
Negeri ini adalah negeri yang dihuni para pembohong, tukang tilep uang rakyat, aparat penegak hukum (APH) yang menjadi backing judi, backing bandar narkoba dan lainnya.
Itu sebab jika ada ormas Anti Maksiat dibenci oleh para buzzer dan pihak yang merasa tersaingi.
Sebagai rakyat, jangan begitu saja percaya dengan argumentasi awal tulisan ini.
Penjelasan yang akurat untuk tulisan ini bisa ditanyakan kepada ahli ekonomi seperti Kwik Kian Gie, Irsanoedin Noersy, Rizal Ramli.
Opini: Suta Widhya SH, Pengacara Rakyat.***
