Benarkah Kenaikan Harga Karena 70 Persen Subsidi BBM Dinikmati Masyarakat Mampu?

- Pewarta

Jumat, 9 September 2022 - 11:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SPBU Pertamina. (Dok Pertamina.com)

SPBU Pertamina. (Dok Pertamina.com)

LINGKAR NEWS – Pengumuman kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Sabtu (3/9/2022) adalah momentum kolektif masyarakat untuk mengingat tertangkapnya Mensos dari partai wong cilik.

Jangan ditelan mentah-mentah bahwa kebijakan pemerintah menaikkan harga  hanya karena sekitar 70% subsidi BBM dinikmati kelompok masyarakat mampu.

Ini pemikiran yang sangat keliru. Mari perpanjang ingatan memori kita masing-masing.

Beberapa pengamat ekonomi sudah mulai banyak menyatakan bahwa pilihan pemerintah untuk menaikkan harga jual BBM merupakan upaya “yang tidak tepat dan salah sasaran”.

Apalagi iming-iming pemerintah dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) yang hanya 3 sampai 6 bulan ke depan pasti bukan penyelesaian. Karena kehidupan dunia ini pasti lebih lama dari itu.

Marilah kita berpikir, apakah tidak mungkin bila BLT lagi-lagi merupakan cara santun maling duit rakyat untuk beraksi?

Pertanyaan sederhana, siapa yang bisa membuktikan kebenaran jumlah penerima BLT?

Bukankah di negeri ini yang era 2004 saat Pilpres langsung sudah ada data siluman? Kemudian populer dengan istilah big data.

Argumentasi di atas perlu ditambah argumentasi yang lebih lengkap, namun, untuk sementara kami ingatkan kembali, bahwa di awal wabah Covid-19 pemerintah menganggarkan Rp. 900 triliun.

Seiring waktu berjalan ternyata anggaran membengkak. Itu lazim di negeri ini, seperti contoh Anggaran kereta api cepat Jakarta – Bandung, kan?

Sejak Covid-19 ditangani serius Maret 2020 begitu banyak orang kaya mendadak karena bisnis masker, PCR, Vaksin, oksigen dll.

Negeri ini adalah negeri yang dihuni para pembohong, tukang tilep uang rakyat, aparat penegak hukum (APH) yang menjadi backing judi, backing bandar narkoba dan lainnya.

Itu sebab jika ada ormas Anti Maksiat dibenci oleh para buzzer dan pihak yang merasa tersaingi.

Sebagai rakyat, jangan begitu saja percaya dengan argumentasi awal tulisan ini.

Penjelasan yang akurat untuk tulisan ini bisa ditanyakan kepada ahli ekonomi seperti Kwik Kian Gie, Irsanoedin Noersy, Rizal Ramli.

Opini: Suta Widhya SH, Pengacara Rakyat.***

Berita Terkait

Mensesneg Prasetyo Hadi Ucapkan Selamat HUT ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri
Respons Titiek Soeharto Soal Kemungkinan Sikap Politik PDIP Bergabung ke Pemerintahan Prabowo
Megawati Soekarnoputri Bersedia Bertemu dengan Prabowo Subianto, PDI Perjuangan Ungkap Alasannya
Diperiksa KPK Hampir 3,5 Jam Sebagai Tersangka, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Tak Ditahan
Soal Ambang Batas Minimal Persentase Pengusulan Pasangan Capres dan Wapres, Ini Tanggapan Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK Hari Ini, Terkait Kasus Penyuapan dan Obstruction of Justice
Minta Polda Tangkap Amri Koto dan Bubarkan LSM AJPLH, KUD Delima Sakti Gugat Balik LSM AJPLH
Heri Gunawan dari Gerindra dan Satori dari NasDem Diperiksa di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 25 Januari 2025 - 14:35 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi Ucapkan Selamat HUT ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri

Sabtu, 25 Januari 2025 - 14:10 WIB

Respons Titiek Soeharto Soal Kemungkinan Sikap Politik PDIP Bergabung ke Pemerintahan Prabowo

Kamis, 16 Januari 2025 - 07:37 WIB

Megawati Soekarnoputri Bersedia Bertemu dengan Prabowo Subianto, PDI Perjuangan Ungkap Alasannya

Senin, 13 Januari 2025 - 15:50 WIB

Diperiksa KPK Hampir 3,5 Jam Sebagai Tersangka, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Tak Ditahan

Senin, 6 Januari 2025 - 15:28 WIB

Soal Ambang Batas Minimal Persentase Pengusulan Pasangan Capres dan Wapres, Ini Tanggapan Jokowi

Senin, 6 Januari 2025 - 11:53 WIB

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK Hari Ini, Terkait Kasus Penyuapan dan Obstruction of Justice

Minggu, 5 Januari 2025 - 12:21 WIB

Minta Polda Tangkap Amri Koto dan Bubarkan LSM AJPLH, KUD Delima Sakti Gugat Balik LSM AJPLH

Sabtu, 28 Desember 2024 - 15:26 WIB

Heri Gunawan dari Gerindra dan Satori dari NasDem Diperiksa di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi

Berita Terbaru