LINGKAR NEWS – Menteri ESDM mengomentari penolakan 3 Gubernur atas perpanjang kontrak karya (KK) PT Vale Indonesia Tbk (INCO).
Menteri menyebut penolakan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) akan berdampak jelek terhadap iklim investasi.
“Pernyataan Menteri ESDM adalah pernyataan yang menyesatkan,” kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Jumat, 16 September 2022, di Jakarta.
“Karena menurut mantan Dirjen Minerba Dr Simon Sembiring, di dalam KK tidak disebutkan bahwa pemerintah wajib memperpanjangannya.”
“Kemudian kita tidak mendapatkan informasi yang utuh apakah PT Vale sudah mengajukan permohonan perpanjangannya atau belum?”
“Karena menurut UU Minerba paling lambat dua tahun sebelum kontrak berakhir harus dimohonkan oleh PT Vale,” ungkap Yusri.
Menurut Yusri, jika ada permohonan, lazimnya Pemerintah Cq Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) cq Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba terlebih dahulu melakukan evaluasi dan kajian.
Apakah selama beroperasi, PT Vale Indonesia telah memenuhi semua kewajibannya kepada negara atau tidak sesuai isi kontrak.
“Termasuk apakah PT Vale sudah melakukan proses penambangan yang benar dan baik sesuai RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya) serta apakah sudah membangun smelter sesuai perintah UU.”
“Dan apakah telah memulihkan lingkungan hidup yang telah terganggu atau rusak akibat operasi pertambangan atau apakah telah melaksanakan good mining practice?” kata Yusri.
Selain itu, sambung Yusri, Kementerian ESDM juga harus mendengar apa keluhan masyarakat di sekitar tambang yang telah disuarakan oleh ketiga gubernur tersebut, termasuk tingkat kewajaran penerimaan daerah dari aktifitas pertambangan PT Vale.
“Ini adalah poin penting dan jangan meremehkan daerah. Karena, jika masyarakat di sekitar tambang kehidupan ekonominya tidak semakin baik dari efek kegiatan tambang tersebut.”
“Berarti ada yang salah dalam kebijakan pemerintah pusat dalam mengendalikan perusahan tambang tersebut selama ini,” beber Yusri.
Baca Juga:
Selain itu, Yusri mengingatkan, Nikel adalah mineral strategis dan terbatas cadangannya, juga bisa ditingkatkan nilai tambahnya menjadi sumber tenaga electric vihicle (EV) guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
“Mengapa tidak berfikir tentang ketahanan energi nasional jangka panjang?,” ungkap Yusri.
Lagi pula kata Yusri, soal tidak memperpanjang kontrak terbukti tidak akan membuat iklim investasi jadi jelek.
“Apa Menteri ESDM tidak melihat realitas terminasi beberapa blok migas, seperti blok Mahakam dan blok Rokan malah semakin bagus meningkatkan milik sendiri lifting migasnya, sebelumnya jadi bagian milik asing,” kata Yusri.
“Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah tidak mudah memperpanjang KK menjadi IUPK kepada PT Vale, ini kereta terakhir yang harus diselamatkan untuk kepentingan nasional jangka panjang” lanjut Yusri.***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Lingkarnews.com, semoga bermanfaat.
Baca Juga:
Perkuat Literasi Keuangan, JULO Gandeng Ringkas untuk Edukasi KPR Take Over
The Ritz-Carlton, Bali, Perkenalkan Program Eksplorasi Budaya yang Penuh Makna
