Terkait Produk Hukum dan Penanganan Pelanggaran, KPU Jeneponto Gelar Sosialisasi

LINGKARTURATEA.COM, JENEPONTO –
Pihak Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Jeneponto melalui divisi hukum menggelar sosialisasi produk hukum dan penanganan pelanggaran pada pemeliharaan bupati dan wakil bupati Jeneponto tahun 2018 di Aula kantor KPU Jeneponto, Kamis 5 April 2018.

Sosialisasi ini dihadiri komisioner KPU Jeneponto, Dandim 1425 Jeneponto Letkol. Arh. Sugiri, Kapolres Jeneponto, AKBP.Hery Susanto, Sik, Ketua Panwaslu Jeneponto, Saiful, SH. Para ketua PPJ dan anggota PPK divisi hukum serta insan pers.

Ketua KPU Jeneponto Muh.Alwi dalam sambutannya mengatakan, acara sosialisasi ini digelar dengan tujuan agar dapat diketahui bersama bahwa tahapan pilkada tentu tidak terlepas dari persoalan hukum.

” ini kita lakukan tentunya itu tidak terlepas dari persoalan hukum yang dihadapi dalam pilkada 2018″Jelas Muh. Alwi ketua KPU Jeneponto sekaligus divisi hukum.

Muh. Alwi menyatakan sekaitan dengan pemungutan suara itu diatur dalam PKPU Nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan perhitungan suara di pilkada. Terkait jumlah pemilih di TPS, paling banyak 800 orang dan Kapasitas surat suara harus terpenuhi.” Jelas Muh. Alwi.

Sementara itu, kapolres Jeneponto AKBP. Hery Susanto, Sik, menjelaskan peran Polri dalam keterlibatannya di pilkada serentak 2018 ini tentu tidak terlepas dari perannya dalam menciptakan situasi tertib hukum, aman dan damai.

” peran kami berupaya menciptakan, tertib hukum, rukun, aman dan damai di pilkada Jeneponto”. Jelas AKBP. Hery Susanto, Sik,

AKBP. Hery Susanto, Sik. Berharap peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam menciptakan suasana pilkada Jeneponto dapat berjalan damai, dengan mengutamakan etika dalam berpolitik.

” peran serta seluruh masyarakat dibutuhkan dalam menciptakan pilkada damai, siapa pun yang terpilih nanti jadi bupati, itulah pemimpin yang diberikan oleh Allah kepada kita semua” Jelas AKBP. Hery Susanto, Sik.

Dandim 1425 Jeneponto Letkol. Arh.Sugiri juga menjelaskan peran serta TNI di pilkada Jeneponto dan pilgub Sulsel, ada pun tugas pokok TNI di pilkada Jeneponto yakni melakukan deteksi dini masalah-masalah di wilayah yang dilakukan oleh satgas intel kodam, korem dan kodim, serta satgas teritorial melalui 5 koramil.

Letkol. Arh.Sugiri menegaskan, TNI netral dalam menjalankan tugasnya, dan jika ada anggota TNI yang tidak netral maka segera dilaporkan.”Tegasnya.

Ketua Panwaslu Jeneponto Saiful, SH. menjelaskan fungsi dan peran serta Panwaslu di pilkada Jeneponto dan pilgub Sulsel, semua penyelenggara termasuk PPK harus mengetahui semua tahapan, karena tidak menutup kemungkinan ada potensi pelanggaran yang harus dihadapi.

” Bukan oknumnya yang diawasi tapi proses tahapannya yang diawasi, ada larangan yang tidak boleh dilanggar penyelenggara dan peserta pemilihan, karena itu semua adalah pelanggaran kode etik”. Jelas Ketua Panwaslu Jeneponto, Saiful, SH.

Penulis : Zulpadli
Editor : Aiman