Tak Bisa Hilang Begitu Saja, Dampak Pandemi Covid-19 dalam 2 Tahun Terakhir

- Pewarta

Jumat, 9 September 2022 - 15:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi. (Dok. Dpr.go.id)

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi. (Dok. Dpr.go.id)

LINGKAR NEWS – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menilai langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang masa restrukturisasi kredit dengan pendekatan berbasis individu bagi para debitur sudah tepat.

Ia mengatakan saat ini kondisi makro ekonomi Indonesia terus menunjukkan perbaikan, namun dampak negatif pandemi Covid-19 masih dirasakan oleh banyak sektor usaha di tanah air.

“Langkah OJK memperpanjang restrukturisasi kredit bagi kami merupakan langkah tepat. ”

“Apalagi OJK menggunakan pendekatan baru berbasis individu debitur yang menurut kami bisa memastikan jika kebijakan restrukrisasi kredit tersebut memang tepat sasaran,” ujar Fathan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner OJK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 8 September 2022.

Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, dampak pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir tidak bisa hilang begitu saja.

Ia mengatakan, pelaku usaha masih mulai merangkak bangkit setelah hampir dua tahun sektor usaha mereka tiarap karena pelambatan ekonomi akibat pandemi.

“Jadi ibaratnya para pelaku usaha ini terutama di sektor UMKM mulai merintis kembali usaha mereka, sehingga sebagian besar kondisinya masih tidak sebagus sebelum masa ada pandemi. Jadi ya layak jika kebijakan restrukturisasi kredit dari OJK diperpanjang,” jelas Fathan.

Kendati demikian, kata Fathan berdasarkan laporan OJK saat ini terdapat besaran kredit restrukturisasi dan jumlah debitur terus bergerak melandai.

Jika pada pada Juni 2022 besaran kredit restrukturisasi berjumlah Rp576,17 triliun, maka pada bulan Juli 2022 turun menjadi Rp560,41 triliun.

Begitupun juga dengan jumlah debitur, jika pada Juni ada 2,99 juta entitas maka pada bulan Juli 2022 turun menjadi 2,94 juta entitas.

Indikator tersebut, lanjut Fathan, menjadi penanda jika memang telah terjadi perbaikan iklim usaha seiring kemampuan Indonesia keluar dari situasi sulit akibat pandemi Covid-19.

Karena itu, tepat jika kemudian OJK melakukan pendekatan baru dalam memperpanjang masa restrukturisasi kredit ini.

“Jadi menurut kami ini respons cepat dari OJK untuk memastikan agar kebijakan restrukturisasi kredit ini tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tak bertanggungjawab. ”

“Yang hanya ingin memanfaatkan kebijakan restrukrisasi kredit untuk keuntungan jangka pendek,” kata legislator dapil Jawa Tengah II tersebut.

Fathan menilai dengan pendekatan berbasis individu, maka bisa dipastikan jika debitur restrukrisasi kredit memang dalam situasi tidak memungkinkan membayar kredit mereka tepat waktu.

Pendekatan ini penting karena bisa jadi meskipun sektor usaha debitur secara umum membaik, namun situasi individu pelaku usaha masih sulit.

“Jadi ini merupakan pendekatan yang tepat agar tidak terjadi penyelewengan di satu sisi, sedangkan di sisi lain memastikan jika pelaku usaha benar-benar terlindungi,” pungkasnya.***

Berita Terkait

Perum Bulog Akan Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja, Ini Kata Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan
Ketua BNSP Syamsi Hari Resmikan LSP Perikanan Hias Indonesia di Nusatic 2024: Fokus pada Peningkatan SDM
OJK Adakan Prakonvensi RSKKNI Pembiayaan: Fokus pada Penyusunan dan Verifikasi Standar Kompetensi
Menjaga Kualitas dan Jaminan Mutu : BNSP Hadir dalam Pelatihan Asesor Kompetensi LSP Pembiayaan Indonesia
Airlangga Sebut Perlunya Aksi Berbasis Solusi bagi Disrupsi Global di Pertemuan Tingkat Menteri OECD
Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global, Salah Satunya Pasok Global yang Belum Sepenuhnya Pulih
Mencapai Sebesar Rp43,2 Triliun, Realisasi Investasi Hilirisasi di Sektor Mineral pada Kuartal I 2024
Inilah Profil Maskapai Penerbangan Sriwijaya Air yang Pendirinya Terlibat Kasus Korupsi PT Timah Tbk
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 11 Juni 2024 - 07:29 WIB

Perum Bulog Akan Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja, Ini Kata Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan

Senin, 10 Juni 2024 - 00:10 WIB

Ketua BNSP Syamsi Hari Resmikan LSP Perikanan Hias Indonesia di Nusatic 2024: Fokus pada Peningkatan SDM

Jumat, 31 Mei 2024 - 04:15 WIB

OJK Adakan Prakonvensi RSKKNI Pembiayaan: Fokus pada Penyusunan dan Verifikasi Standar Kompetensi

Rabu, 8 Mei 2024 - 21:57 WIB

Menjaga Kualitas dan Jaminan Mutu : BNSP Hadir dalam Pelatihan Asesor Kompetensi LSP Pembiayaan Indonesia

Rabu, 8 Mei 2024 - 16:52 WIB

Airlangga Sebut Perlunya Aksi Berbasis Solusi bagi Disrupsi Global di Pertemuan Tingkat Menteri OECD

Rabu, 8 Mei 2024 - 10:58 WIB

Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global, Salah Satunya Pasok Global yang Belum Sepenuhnya Pulih

Selasa, 30 April 2024 - 15:35 WIB

Mencapai Sebesar Rp43,2 Triliun, Realisasi Investasi Hilirisasi di Sektor Mineral pada Kuartal I 2024

Selasa, 30 April 2024 - 13:55 WIB

Inilah Profil Maskapai Penerbangan Sriwijaya Air yang Pendirinya Terlibat Kasus Korupsi PT Timah Tbk

Berita Terbaru