Syamsul Tanro: Jangan Keluarkan SPPD Jika Anggaran Kurang

[caption id="attachment_2192" align="aligncenter" width="2559"] Syamsul Tanro, SH, anggota Komisi I DPRD Jeneponto saat di temui di ruang kerjanya[/caption] LINGKARTURATEA.COM, JENEPONTO, Akibat tidak terbayarnya anggaran perjalanan dinas para anggota DPRD untuk bulan april, mei, juni oleh pihak sekretariat dan bendahara DPRD Kabupaten Jeneponto membuat sejumlah anggota DPRD Jeneponto protes dan kecewa. Salah satunya, anggota Komisi I DPRD Jeneponto, Syamsul Tanro, SH yang di temui lingkarturatea.com di ruang kerjanya, Kamis (3/5/18). Menurutnya, biaya perjalanan dinas luar daerah dan luar propinsi bulan April hingga Juni itu tidak dibayar. Padahal, kami anggota DPRD sudah melaksanakan agenda/kegiatan dalam berita acara SPPD itu. Kalau sesuai aturan, seharusnya anggaran perjalanan dinas terlebih dahulu dicairkan sebelum kami melaksanakan tugas perjalanan dinas. Tapi justru terbalik, anggaran perjalanan dinas belum keluar kami diberikan SPPD dan surat tugas. "saya kecewa dengan kinerja sekretariat DPRD Jeneponto. Kewajiban kami sebagai wakil rakyat telah kami laksanakan dibuktikan dengan SPPD dan surat tugas, tapi mengapa hak kami tidak dibayarkan. Pihak Sekretariat DPRD seharusnya tidak menyetujui dan memberikan SPPD, surat tugas jika anggaran perjalanan dinas itu tidak cukup atau mungkin tidak ada sama sekali,"tegas Syamsul Tanro.   [caption id="attachment_2193" align="aligncenter" width="4608"] Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Jeneponto, Hasanuddin bersama PPTK perjalanan dinas saat dikonfirmasi di ruang kerja Anggota Komisi I,Kamis(3/5/18)[/caption] Sementara Hasanuddin, bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Jeneponto mengatakan bahwa semua biaya perjalanan dinas anggota DPRD akan dibayarkan, namun akan dilakukan secara bertahap. Pembayaran biaya perjalanan dinas hanya 80 juta/bulan untuk semua anggota DPRD. Setiap 6 bulannya 500 juta, karena anggaran perjalanan dinas hanya 1 milyar/tahun. Dinas PPKAD memang yang membatasi anggaran perjalanan dinas anggota DPRD. "iya, biaya perjalanan dinas anggota dewan hanya 80 juta/bulan untuk semua anggota dewan, sehingga kami tidak mampu membayar biaya perjalanan dinas bulan April hingga Juni. Dan ini petunjuk dari dinas PPKAD yang membatasi pembayaran biaya perjalanan dinas,"tutur Hasanuddin. Penulis: Aswin Editor: Aiman

Syamsul Tanro, SH, anggota Komisi I DPRD Jeneponto saat di temui di ruang kerjanya

LINGKARTURATEA.COM, JENEPONTO, Akibat tidak terbayarnya anggaran perjalanan dinas para anggota DPRD untuk bulan april, mei, juni oleh pihak sekretariat dan bendahara DPRD Kabupaten Jeneponto membuat sejumlah anggota DPRD Jeneponto protes dan kecewa.

Salah satunya, anggota Komisi I DPRD Jeneponto, Syamsul Tanro, SH yang di temui lingkarturatea.com di ruang kerjanya, Kamis (3/5/18). Menurutnya, biaya perjalanan dinas luar daerah dan luar propinsi bulan April hingga Juni itu tidak dibayar. Padahal, kami anggota DPRD sudah melaksanakan agenda/kegiatan dalam berita acara SPPD itu. Kalau sesuai aturan, seharusnya anggaran perjalanan dinas terlebih dahulu dicairkan sebelum kami melaksanakan tugas perjalanan dinas. Tapi justru terbalik, anggaran perjalanan dinas belum keluar kami diberikan SPPD dan surat tugas.

“saya kecewa dengan kinerja sekretariat DPRD Jeneponto. Kewajiban kami sebagai wakil rakyat telah kami laksanakan dibuktikan dengan SPPD dan surat tugas, tapi mengapa hak kami tidak dibayarkan. Pihak Sekretariat DPRD seharusnya tidak menyetujui dan memberikan SPPD, surat tugas jika anggaran perjalanan dinas itu tidak cukup atau mungkin tidak ada sama sekali,”tegas Syamsul Tanro.

 

Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Jeneponto, Hasanuddin bersama PPTK perjalanan dinas saat dikonfirmasi di ruang kerja Anggota Komisi I,Kamis(3/5/18)

Sementara Hasanuddin, bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Jeneponto mengatakan bahwa semua biaya perjalanan dinas anggota DPRD akan dibayarkan, namun akan dilakukan secara bertahap. Pembayaran biaya perjalanan dinas hanya 80 juta/bulan untuk semua anggota DPRD. Setiap 6 bulannya 500 juta, karena anggaran perjalanan dinas hanya 1 milyar/tahun. Dinas PPKAD memang yang membatasi anggaran perjalanan dinas anggota DPRD.

“iya, biaya perjalanan dinas anggota dewan hanya 80 juta/bulan untuk semua anggota dewan, sehingga kami tidak mampu membayar biaya perjalanan dinas bulan April hingga Juni. Dan ini petunjuk dari dinas PPKAD yang membatasi pembayaran biaya perjalanan dinas,”tutur Hasanuddin.

Penulis: Aswin
Editor: Aiman