LINGKAR NEWS – DKI Jakarta yang telah berhasil melakukan perubahan secara signifikan berkat kepemimpinan Anies Baswedan yang berakhir masa jabatannya.
Gubernur DKI Jakarta akan lebih baik jika digantikan oleh PJ yang telah mengenal sepak terjang dan tata kelola yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya.
Hal ini penting mengingat berbagai keberhasilan tata kelola sebelumnya bisa sustainable karena PJ benar-benar faham pola kerja yang sudah berjalan.
Jika diserahka kepada calon yang belum memahami pola kerja gubernur sebelumnya dikhawatirkan terjadi upaya perubahan yang mekanisme tatakelola secara ekstrim sehingga mengganggu kestabilan yang telah terbangun.
Untuk keselamatan Jakarta kedepan maka PJ yang terpilih haruslah yang tidak pernah tersangkut kasus-kasus korupsi.
Ini penting sebagai langkah preventif agar Jakarta terhindar dari resiko penyalahgunaan keuangan yang kontraproduktif dan menghambat operasional pengelolaan daerah.
Masyarakat harus mengawal pengelolaan kedepan sebab publik khawatir jika PJ Gubernur yang akan terpilih membangkitkan kembali hubungan-hubungan dengan para oligarki seperti melanjutkan kawasan reklamasi yang sudah dihentikan dan lain-lain.
Template dari kepemimpinan gubernur Anies Baswedan sudah teruji bahkan mendapatkan banyak apresiasi dari dunia internasional.
Tentunya ini akan mempermudah gubernur yang akan datang jika secara objektif bisa melanjutkan apa yang sudah terbangun.
Tentunya jangan sampai karena ada apriori secara politik terhadap gubernur sebelumnya yaitu Anies Baswedan kemudian menghentikan hal-hal yang sudah stabil berjalan.
Tiga nama telah diusulkan DPRD DKI ke Presiden Jokowi. Adapun 3 nama calon PJ tersebut adalah:
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, serta Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.
Heru Budi Hartono menjabat Kasetpres sejak periode pertama kepemimpinan Jokowi.
Sebelum menjabat Kasetpres. Heru pernah menjabat Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN).
Pernah menjadi Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara dan juga sempat menjabat Wali Kota Jakarta Utara semasa Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Di era Gubernur Basuki T Purnama (Ahok), Heru ditunjuk menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD).
Heru kala itu dipercaya Ahok mengurusi normalisasi Waduk Pluit. Pada 2017 namanya sempat masuk bursa calon wakil gubernur pendamping Ahok kala Pilgub DKI di tahun tersebut.
Pengalamannya membuat Heru akhirnya ditunjuk menjadi Kasetpres di tahun yang sama.
Marullah ikut adalah putra asli Betawi ini telah lama berkarier di DKI Jakarta.
Sebelum menjabat Sekda DKI, Marullah pernah menduduki jabatan Wali Kota Jakarta Selatan pada 2018-2021.
Selain itu, sejumlah jabatan di lingkup Pemprov DKI pernah diemban Marullah.
Adapun Bahtiar dilantik sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri pada Juli 2020.
Sebelum menjabat Dirjen Polpum, Bahtiar pernah mengemban tugas sebagai Direktur Perundang-undangan Ditjen Polpum, pernah menjadi Pj Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) pada September 2020.
Dan juga pernah menjadi Kapuspen Kemendagri.
Hasil pemilihan dari ketiganya didapatkan bahwa Heru Budi Laksono dan Marullah Matali mendapatkan sembilan suara dan Bachtiar mendapatkan 6 suara.
Dikutip dari Jakartanews.id memberitakan bahwa banyak akademisi seperti Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH MH, Prof. Dr. Siti Zuhro, MA (LIPI/BRiN), dsb mengunggulkan Dr. Bahtiar
Dia dinilai paling cocok menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan.
Menurut mereka Dr. Bahtiar paling lebih baik dalam banyak aspek dibandingkan dengan calon PJ Gubernur DKI yang lain.
Dia dinilai telah sukses meningkatkan akuntabilitas dan Tata kelola pemerintahan yang baik seperti ditunjukkan oleh penghargaan yang diberikan pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri).
Instansi yang dipimpin Dr. Bahtiar itu menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik di lingkungan pemerintah secara nasional Semester I Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan hasil penilaian, Ditjen Pol & PUM memperoleh nilai 99,16.
Yang paling beresiko diantara 3 calon PJ adalah Heru Budi Hartono yang telah banyak diberitakan media tersandung berbagai kasus dan berkali-kali diperiksa oleh KPK.
Perkumpulan Aktivis Jakarta (PAJ) pernah melakukan Unjuk Rasa dan mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa dan menangkap Heru Budi Hartono.
Atas dugaan keterlibatan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta Tahun 2015 dan 2016 pada bulan April 2016.
Saat itu posisinya sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Jakarta.
Belum lagi Skandal Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di pulau-pulau reklamasi yang berada di Pantai Utara Jakarta.
Untuk Marullah Matali, para akademisi tersebut menilai bahwa Marullah Matali akan lebih baik jika posisinya tetap sebagai SEKDA Pemprov DKI Jakarta.
Seperti sekarang karena memang keahliannya di administratif bukan leadership yang kompleks.
Dan beliau sudah punya pengalaman dengan pola kerja gubernur sebelumnya bisa berkoordinasi dengan PJ yang akan menjabat.
Untuk bisa mempertahankan pembangunan-pembangunan yang sudah dilakukan agar bisa sustained.
Pandangan-pandangan di atas sangat penting untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan calon PJ yang akan menjabat.
Sebab akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan DKI Jakarta hingga menjelang pemilu 2024 yang akan datang.
Tapi tentunya siapapun yang terpilih harus bisa secara profesional melakukan tugasnya dengan baik dan harus benar-benar independen atau tidak tersandra oleh siapapun.
Opini: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Lingkarnews.com, semoga bermanfaat.
