Perda IMTA Belum Ada, Pemkab Jeneponto Merugi

LINGKARTURATEA.COM, JENEPONTO, – Retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sampai sekarang belum masuk dalam sumber pendapatan asli daerah Jeneponto. Hal ini dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang hal itu. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) kabupaten Jeneponto, Mirnawati saat dikonfirmasi lingkarturatea.com di kantornya, kamis(25/10).

Menurutnya, penerimaan ini masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seharusnya Perda tentang retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing sudah diterapkan. Kami tegaskan bahwa belum bisa menindaklanjuti untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)nya karena sampai sekarang regulasinya belum ada. Seandainya pihak eksekutif dan legislatif dapat memacu penyelesaian Perda ini, maka ada ratusan juta rupiah tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun masuk ke APBD Jeneponto.
” Bagaimana mungkin kami akan bekerja menindaklanjutinya kalau regulasinya saja belum ada “. ” tegasnya “.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPRD Jeneponto, Andi Mappatunru, SH.MH, saat ditemui lingkarturatea.com di kantornya, membantah jika Perda tentang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) itu belum selesai.
” Ranperdanya kan dari inisiasi eksekutif yang kita bahas diDPRD dan itu kita sudah ditetapkan, persoalan proses registrasinya itu urusan eksekutif dan ketika sudah teregister pihak eksekutif mestinya memperbanyak dan menyebarluaskan Perda itu. Jika ada koreksi untuk diperbaiki, secepatnya diperbaiki bukan disimpan dan didiamkan begitu saja. Nah sekarang, siapa yang bikin rugi? jelas pihak eksekutif sendiri. ” bantah Andi Mappatunru “.

( 45-win )