Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Rawan Dikorupsi

LINGKARTURATEA.COM, JENEPONTO, – Dana Desa rawan dikorupsi. Faktor penyebab utamanya karena pelibatan masyarakat yang kurang atau tidak mampu dalam proses perencanaan dan pengawasan.

Hal itu dikatakan Direktur Lembaga Investigasi Korupsi Turatea, Agus Awing di kantornya, Selasa (21/11/17). “Sedikitnya ada empat penyebab korupsi dana desa yang marak terjadi,” ujar Agus.

Pertama, akses masyarakat mendapatkan informasi pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan dalam praktiknya masih sangat dibatasi. Padahal, dalam Pasal 68 UU Desa mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses serta dilibatkan dalam pembangunan desa. “Pelibatan masyarakat adalah faktor dasar karena mereka tahu kebutuhan dan langsung menyaksikan bagaimana pembangunan di desanya.”

Kedua, masih terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Keterbatasan ini khususnya mengenai teknis pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa.

Ketiga, tidak optimalnya peran lembaga desa baik langsung maupun tidak langsung. Lembaga desa tidak memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi tingkat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Keempat, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah penyakit biaya politik tinggi akibat kompetitifnya arena pemilihan kepala desa.

“Meningkatnya anggaran desa disertai dengan meningkatnya minat banyak pihak untuk maju dalam pemilihan kepala desa tanpa agenda dan komitmen membangun desa,” terang dia.

Menurut Agus Awing, jika Lembaga investigasi Korupsi Turatea telah melakukan pemantauan terhadap pengelolaan dana desa sejak 2016. Pemantauan ini dilakukan terhadap berbagai sumber antara lain pemberitaan media, laporan masyarakat, dan dokumen terkait anggaran dana desar (ADD) maupun dana desa (DD). Dari pemantauan sementara dibeberapa desa di Jeneponto, Sulawesi Selatan ditemukan indikasi korupsi anggaran desa yang telah merugikan negara. Namun, masih dalam proses pengkajian dan analisa sehingga dapat terbentuk konstruksi hukumnya tentang indikasi korupsinya.

Adanya kepala desa menjadi tersangka menunjukkan bahwa mereka tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Desa. Padahal, dalam Pasal 26 ayat (4) UU Desa menyebutkan, kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien serta bebas KKN. “ucap Agus Awing.

“Agus menambahkan jika ada tujuh tambah satu bentuk korupsi yang umum dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, mark up, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap, tambah satunya adalah bentuk korupsi yang secara sistematis karena adanya kebijakan yang menggerogoti APBDesa.

Tujuh bentuk korupsi tersebut menunjukkan terdapat lima titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan dana desa. “Titik rawan adalah pada perencanaan, pertanggungjawaban, monitoring, evaluasi, pelaksanan, pengadaan/jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan. Modus korupsi dana desa yang berhasil kita pantau sebanyak 12 modus,” beber Agus Awing.

(AIMAN)