Panwaslu Jeneponto Sosialisasi Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pilkada

LINGKARTURATEA.COM, JENEPONTO,-Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Jeneponto melaksanakan sosialisasi tata cara penyelesaian sengketa Pilkada dan Pilgub yang bertempat di Cafe Lino, Jalan Lingkar, Empoang Selatan,
Kecamatan Binamu, Jeneponto, pada Rabu (31/1/18).

Kegiatan sosialisasi yang diadakan Panwaslu Jeneponto terkait proses tahapan Pilkada Jeneponto dan Pilgub Sulawesi Selatan tahun 2018.

Turut hadir dalam kegiatan itu Pimpinan Bawaslu Sulsel, Asri Yusuf, Pimpinan Panwaslu Jeneponto, Hamka Lau, Sampara Halik, Ketua KPU Jeneponto Muh. Alwi, Hakim PTTUN Makassar Edi Supriyanto, Anggota Panwascam se-kabupaten Jeneponto Divisi Hukum, para pengurus Partai Politik, LSM, insan Pers, aktivis, tokoh masyarakat serta para LO balon Bupati/Wabup.

Para undangan dari pengurus Parpol, Panwascam, LSM, dan tokoh masyarakat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi Panwaslu Jeneponto

Dalam sambutannya, Ketua Panwaslu kabupaten Jeneponto, Saiful, SH, menyampaikan rasa terima kasih kepada semua undangan yang hadir.

” Tahun 2018 merupakan tahun politik, sebanyak 171 Kabupaten/Kota akan melaksanakan pilkada serentak. Salah satunya adalah Kabupaten Jeneponto yang akan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Propinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur”, “tutur Syaiful.

Proses tahapan Pilkada sudah berlangsung mulai dari pendaftaran pasangan calon, pemuktahiran data pemilih, dan verifikasi faktual calon independen. Untuk itu, sejuta asa kami pada semua stakeholder yang hadir, agar bersama-sama mengawasi penyelenggaraan pilkada ini. Salah satu tugas pengawas pemilu adalah melakukan pencegahan dan penindakan,” ucap Saiful.

Sementara itu, Asri Yusuf, Pimpinan Bawaslu Sulsel Divisi Hukum Penindakan dan Penanganan (HPP), mengatakan jika panwaslu harus aktif artinya aktif melakukan pencegahan dan aktif juga dalam penanganan laporan. Kunci kesuksesan pilkada adalah netralitas penyelenggara. Sengketa pilkada adalah ketidakpuasan publik atau peserta pemilukada atas berbagai keputusan yang ditetapkan KPU. Sehingga netralitas dan sikap independensi penyelenggara pilkada menjadi sangat dibutuhkan dan ditanamkan dalam diri penyelenggara itu sendiri, melanggar berarti terkena sanksi “kata Asri Yusuf.

Di tempat yang sama, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Edi Suprianto menegaskan bahwa sengketa pilkada akan ditangani khusus. Persoalan yang menjadi sengketa bermacam-macam baik antara peserta, peserta dengan penyelenggara pemilu, serta hal-hal lain. Dan memang tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutus perkara dan menyelesaikan sengketa TUN, namun setelah seluruh kelengkapan administrasi dilakukan,” tegas Edi Supriyanto.

 

Penulis:AWAL ADRIAN

EDITOR: 45W1N