Mulyadi Bantah Terlibat Kasus Penyerobotan Tanah Di PLTU Punagayya

LINGKARTURATEA.COM, JENEPONTO,– Wakil Bupati Jeneponto Mulyadi Mustamu membantah jika dirinya terlibat dalam kasus penyerobotan tanah di PLTU di Desa Punagayya Kecamatan Bangkala.

Mulyadi mengatakan saat pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan PLTU Punagayya ini, dirinya masih menjadi Kepala Desa Punagayya tahun 2006.

“Saat itu, saya masih menjabat sebagai Kepala Desa Punagayya. Pembebasan lahan ini dilakukan oleh pemerintah melalui PT.Perusahaan Listrik Negara (PT.PLN)”, ujar Mulyadi Mustamu kepada lingkarturatea.com saat dihubungi lewat telepon selularnya, Senin (5/2/18).

Mulyadi mengungkapkan, pembebasan lahan di Desa Punagayya untuk kepentingan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap, tidak hanya melibatkan dirinya sebagai kepala desa, namun melibatkan tim panitia 9. Meskipun diakuinya jika saat itu Kepala Desa termasuk salah satu tim panitia 9, selain bupati, sekda, BPN, camat dan pihak terkait lainnya, ” ungkap Mulyadi.

Lanjut Mulyadi, bahwa untuk menghindari adanya tumpang tindih kepemilikan lahan dan adanya mafia tanah yang bermain, maka pihaknya meminta pemilik lahan membuat surat pernyataan bermaterai bahwa benar lahan itu adalah sah miliknya.

“Saat itu saya suruh tanda tangan di atas materai bahwa lahan yang akan dijual itu lahan sah miliknya. Ini untuk menghindari agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap kepemilikan lahan. Semua lahan yang dijual sesuai prosedur dan melalui tim panitia tim 9”,
” tutur Mulyadi.

Terkait adanya laporan warga A Fajar Daud Nompo ke Polda Sulselbar tentang tindak pidana pemalsuan surat dan penggelapan lahan dimaksud, Mulyadi menambahkan lahan yang diakui miliknya tersebut sudah pernah dijual oleh saudara-saudaranya. Jadi tidak jelas lagi obyek lahan mana yang dimaksud dan dimana titik lahan yang diklaim miliknya tersebut, ” tegasnya.

Sekedar diketahui bahwa laporan terbaru diajukan A Fajar Daud Nompo per tanggal 11 Januari 2018 dengan No.LPB/18/I 2018/SPKT atas tindak pidana pemalsuan surat dan penggelapan hak sesuai dengan
pasal 263 dan 385 KUHAP yang terjadi di Dusun Bonto Matene,
Desa Punagayya, Kecamatan, Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulsel.

Saksi pelapor, yakni Majjo Dg Lau, Maningara Dg Lira, dan Kawali Dg Ngawing sudah diambil keterangannya oleh penyidik Polda Sulsel,” demikian diungkapkan Djalaluddin Djabir
didampingi dua pengacara lainnya Malasugi Sewang SH, MH dan H Pratjaja Winrekso.

Penulis: Awi
Editor: 45W1N