Muh.Hatta: Anggota BPD Terpilih harus Berkualitas, Inovatif dan Mampu Berinteraksi

LINGKARTURATEA.com, Jeneponto,- Kepala wilayah Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Muh.Hatta, SH mengingatkan keberadaan pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Jeneponto.

Desa sebagai level pemerintahan terendah harus dapat mendukung efektifitas penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Desa diminta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan meningkatkan daya saing. Demikian disampaikan Camat Batang, Muh.Hatta, SH saat rapat pembentukan panitia pemilihan anggota BPD, Rabu (21/2/18) di Aula Kantor Desa Bungeng, Jeneponto, Sulsel.

Semuanya ini harus dimulai dari desa sebagai pondasi kontruksi pemerintah daerah. Interaksi-interaksi dengan masyarakat lebih sering terjadi dengan aparat desa dan kecamatan. Sehingga pemilihan panitia seleksi anggota BPD merupakan tolak ukur dan filter mendapatkan anggota BPD yang berkualitas. Anggota BPD yang nanti terpilih harus mampu berinteraksi dan melayani masyarakat. Karena itu, aparat pemerintahan desa perlu berkumpul dan berdiskusi untuk membahas isu-isu aktual yang dihadapi serta membangun kesepakatan dan komitmen menyelesaikan program yang nyata di tengah masyarakat, “tegasnya.

Masyarakat Desa Bungeng mengikuti kegiatan pemilihan panitia seleksi anggota BPD tetap antusias mengikuti jalannya acara.

Muh.Hatta menambahkan jika selama ini Pemkab Jeneponto menghadapi tiga isu strategis dalam pembangunan masyarakat desa.

Pertama, masih rendahnya kapasitas penyelenggara pemerintahan desa dan kelurahan. Kedua, inisiatif dan kapasitas lokal yang kreatif masih lemah. Ketiga, pemanfaatan SDA dan penerapan teknologi tepat guna belum optimal sehingga mengakibatkan belum meratanya percepatan pembangunan di pedesaan.

“Saya mengingatkan dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, aparat desa harus mempersiapkan diri.  UU Desa ini tidak bisa lagi dijadikan sebagai alat oleh para elit desa tapi alat seluruh komponen masyarakat desa untuk mendorong kemakmuran masyarakatnya. Aparat desa harus memberikan pelayanan publik yang baik pada masyarakat tanpa diskriminatif dan mengedepankan keadilan sosial”, kunci Muh.Hatta.

Penulis : Awing
Editor : 45W1N