LINGKAR NEWS – Sehabis sholat Isya’ saya jalan menyusuri jalan Mangku Bumi Jogyakarta yang sejuk udara malam ini.
Sambil melihat keramaian jalan akhirnya perut terasa lapar dan berhentilah untuk ngopi dulu dan pesan nasi Goreng pak Man .
Sambil nyruput kopi kita ngobrol ngalor ngidul akhirnya topiknya tentang akan digantinya gas melon dengan kompor listrik .
Pak Man sudah 5 tahun jualan nasi goreng dia bercerita dulu bekerja di pabrik perakitan elektronik di Jakarta kemudian tahun 2017 kena PHK tidak banyak pilihan.
Selain kemudian pulang kampung ke Jogya untuk menyambung hidup keluarganya berganti profesi jualan nasi goreng .
Isu pergantian elpiji melon ini meresakan pedagang makanan saya rasa bukan pak Man saja yang resah tetapi banyak penjual makanan akan gulung tikar.
Bukan hanya penjual nasi goreng tetapi tukang jual gorenga, mi goreng, tahu campur, soto dll.
Pokoknya semua penjual makanan yang digoreng digodok, kecuali dijemur dan dihujanin pasti terdampak.
Dan yang nggak kebayang berapa lagi jutaan orang disektor informal ini akan gulung tingkar dan akibatnya tentu tidak main main.
Berapa juta keluarga yang TerPHK dari sektor informal ini, berapa banyak keluarga yang teraniaya akibat kebijakan ini, berapa banyak ibu ibu rumah tangga yang stress beraat akibat aturan goblok ini.
Berapa banyak anak anak yang akan semakin miskin, stunting dan berapa banyak anak yang kekurangan gizi terjadi diseluruh negeri.
Kebijakan mengganti gas Melon itu harus dikaji benar dan apa yang akan terdampak pada masalah sosial masyarakat .
Kebijakan goblok yang tiba-tiba saat rakyat lagi dilanda kesusahan akibat kenaikan BBM dan PHK dimana mana, tiba tiba bikin kebijakan ganti gas melon dengan kompor listrik.
Alasannya akibat listrik berlebih, maka KW meter 450 dihapus di ganti dengan KW 900 agar jualan listriknya makin banyak.
Paling mudah memang dibebankan ke rakyat untuk membelinya, sama seperti halnya BBM.
Kebijakan sembrono seperti ini membahayakan rakyatnya sendiri karena akan memicu Revolusi Sosial.
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan, agar menaikkan daya listrik subsidi dari 450 volt ampere (VA) menjadi 900 VA.
Usul tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dari Fraksi PDIP dalam rapat panitia kerja (panja) asumsi dasar RUU APBN 2023 di Gedung DPR RI, Senin (12/9/2022).
Mengganti gas elpiji menjadi listrik tentu bukan hal yang sederhana seperti pikiran Panggar DPR itu butuh sosialisasi budaya memasak dengan Gas Elpiji mengganti dengan listrik .
Harusnya DPR sebelum melakukan usulan menaikan kw meter melakukan kajian yang mendalam akan dampaknya yang akan terjadi pada rakyat kecil.
Apakah DPR itu menjadi kepanjangan tangan oligarki? sudah budeg dan picek matanya melihat sikon kehidupan rakyat saat ini yang habis dilanda prahara besar Covid-19?
Menghapus KW 450 itu untuk kepentingan siapa ? Kemudian dilanjutkan mengganti kompor gas dengan kompor listrik proyek siapa ?
Kebijakan yang menyesakkan dan menyengsarakan rakyat terus saja dilakukan oleh rezim Jokowi saat ini.
Jokowi sedang menantang tuannya sendiri yaitu Rakyat Indonesia.
Dampak kenaikan BBM dan kenaikan kebutuhan hidup belum usai dan membuat rakyat kecil semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup.
Sekarang digencet lagi dengan kenaikan listrik akibat listrik menjadi KW 900, apakah rakyat kecil ini harus dihisap darahnya sampai kering? Sungguh kejahatan yang nyata dan itu harus dilawan.
Oleh sebab itu harus ada revolusi sosial kembali ke UUD1945 dan Pancasila 18 Agustus 1945.
Gerakan Kedaulatan rakyat harus segera bergerak, membesar menjadi bola salju.
Tidak bisa, kerusakan yang sudah sangat akut dan berdampak pada kehidupan rakyat, dibiarkan begitu saja.
Opini: Prihandoyo Kuswanto, Pojok Kaki Lima, Mangku bumi, Jogyakarta.***
