LPPA-RI Menduga Ada Bau Korupsi Pada Proyek Rutilahu(ALADIN)

LINGKARTURATEA.COM, JENEPONTO – Proyek bantuan sosial RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni) dengan jenis bantuan Atap Lantai dan Dinding (Aladin) yang dikelola Dinas Tata Ruang Kabupaten Jeneponto disorot Lembaga Pengawasan Pengguna Angggaran Republik Indonesia (LPPA-RI).

Ketua LPPA-RI kabupaten Jeneponto, Samsuddin Nompo, S.Pd, sangat menyayangkan kinerja Dinas Tata Ruang Jeneponto terkait penyaluran bansos rutilahu diantaranya di desa Jenetallasa kecamatan.

” Ada indikasi terjadinya penyalahgunaan bantuan dengan cara membodohi masyarakat penerima bantuan yang seharusnya menerima dalam bentuk tunai 15 juta rupiah/kk namun pelaksanaannya hanya berupa barang yang nilainya tidak sesuai dengan anggaran semestinya “. tegas Samsuddin Nompo .

Ironisnya lagi, bantuan ini merupakan bantuan sosial berbentuk tunai yang dibelanjakan sendiri oleh penerima manfaat didampingi oleh pendamping desa. Namun kenyataannya oleh pihak Dinas Tata Ruang justru mempihakketigakan kegiatan bansos tersebut kepada CV. Trikas Bungeng.

Samsuddin menambahkan jika dana kegiatan bansos yang dipihakketigakan ke CV.Trikas Bungeng jumlahnya sebesar 3.5 milyar rupiah terindikasi terjadi mark-up anggaran. Indikasi terjadinya pelanggaran dari proyek bansos akan kami ajukan ke pihak penegak hukum. ” kuncinya “.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Ruang kabupaten Jeneponto, Isma yang dikonfirmasi via telepon enggan berkomentar terkait masalah ini, ” maaf nanti kita bicarakan di kantor saja “. ” tutupnya “.

( SYAFAR )