LBH Rakyat Indonesia Somasi Bupati, Minta Direktur RSUD Jeneponto Dicopot

LINGKARTURATEA.COM, JENEPONTO,-Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia (LBHRI) Jeneponto, SulSel, Jum’at (18/1/18) mengajukan somasi ke Bupati Jeneponto, terkait buruknya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang.
Ini Isi Surat Somasi LBH RI, Minta Direktur Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang Jeneponto Dicopot karena banyaknya pelanggaran undang-undang tentang kesehatan.

Direktur LBH Rakyat Indonesia, Ronald Efendi, SH.

Direktur LBH Rakyat Indonesia, Advokat Ronald Efendi, SH, kepada lingkarturatea.com menegaskan bahwa indikasi pelanggaran kebijakan yang dilakukan direktur Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang Jeneponto, dr. Iswan Sanabi yakni dengan mempekerjakan tenaga medis dan dokter yang diduga tanpa Surat Tanda Registrasi (STR) yang seharusnya dikeluarkan oleh pihak berwenang. Selain itu, dokter tersebut juga diduga belum memiliki Surat Izin Praktek (SIP).

Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang telah membuat kegaduhan bagi masyarakat Jeneponto dan ada indikasi melakukan perbuatan melawan hukum. Mempekerjakan dokter spesialis jantung padahal diduga lisensinya tidak jelas, Surat Tanda Register dan Surat Izin Praktek diduga belum dimiliki dokter tersebut. Bukan hanya itu, mempekerjakan tenaga perawat dan bidan yang diduga tanpa Surat Tanda Register(STR). Mirisnya lagi, pihak RSUD Lanto Daeng Pasewang diduga telah melakukan pengadaan obat tahun 2017 yang sudah hampir melebihi masa edar ( Expayer ) bahkan ada yang sudah kadaluarsa. “tegas Ronald Efendi dalam surat somasinya.

Surat Somasi LBH Rakyat Indonesia kepada Bupati Jeneponto

Dalam surat somasinya lagi yang berisi 5 poin, Direktur LBH Rakyat Indonesia, Ronald Efendi, SH, memperingatkan Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang kabupaten Jeneponto untuk; 1.Menghentikan segala tindakan atau perbuatan yang telah melanggar peraturan perundang-undangan. 2.Meminta Kepada Bupati Jeneponto agar segera mencopot direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang,
3.Menindak Direktur RSUD, dr. Iswan Sanabi karena pengadaan obat yang diduga kadaluarsa,
4.Memberhentikan semua tenaga medis yang belum memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).
5.Memberhentikan dr.Zulkifli,SP.Jp yang belum mempunyai Licensi yang Jelas.

Direktur LBH Rakyat Indonesia, Ronald Efendi, SH, mengultimatun jika surat somasi yang dilayangkan tersebut tidak ditindak lanjuti dalam waktu 2 x 24 jam, maka pihaknya akan menempuh dan mempergunakan semua jalur hukum, yang diperlukan demi kepentingan dan keselamatan bagi masyarakat Jeneponto baik secara pidana maupun perdata. “tegas Ronald dalam surat somasinya.

Sementara itu, Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang, dr.Iswan Sanabi saat ingin dikonfirmasi lingkarturatea.com di kantornya ternyata tidak berhasil, telepon selularnyapun tidak diangkat saat dihubungi.

Penulis:Aswin
Redaktur:Aswin