KPU Jeneponto Rakor Pemuktahiran Badan Adhoc Pemilu 2019

LINGKARTURATEA.COM, JENEPONTO – Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Jeneponto menggelar Rapat Koordinasi ( Rakor ) pemuktahiran badan adhoc pada pemilihan umum tahun 2019, di Kafe Lino Jalan Lingkar, Selasa 20 Maret 2018.

Ketua KPU Jeneponto, Muh.Alwi, S.Ag, mengatakan ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang penyelenggara, diantaranya coklit serentak dan pemuktahiran data yang baru saja selesai dilakukan.

Petugas Pemilu 2019 akan berganti nama menjadi petugas Panitia pendaftaran Pemilih ( pantarli ).

Namun, daerah yang mengikuti pilkada serentak tidak lagi melakukan perekrutan anggota Pantarli.

” Di Jeneponto tidak lagi merekrut pantarli karena kita ikut pilkada serentak 2018″, jelas Muh. Alwi, S.Ag,.

Lanjut Alwi, pada pemilihan umum 2019 nanti tempat pemungutan suara ( TPS ) akan mengalami penambahan sekitar 80 persen, dimana sebelumnya untuk Pilkada Jeneponto dan Gubernur Sulsel sebanyak 636 TPS.

Untuk pemilihan umum, calon legislatif dan pemilihan presiden 2019 nanti, akan bertambah menjadi 1059 TPS dengan kapasitas pemilih disetiap TPS 0 hingga 300 orang.

Sementara itu, divisi Sumber Daya Manusia ( SDM) dan Perlindungan Masyarakat ( Parmas ) KPU Jeneponto Samsuddin mengatakan, keterbukaan seorang penyelenggara penting dilakukan demi menjaga independensi dan integritas sebagai penyelenggara agar tercipta pilkada damai serta pemilu 2019 di Kabupaten Jeneponto berkualitas.” Jelasnya.

Sedangkan pengusulan sekretariat PPK dipemilu 2019, beberapa anggota PPK menginginkan agar pengusulan sekretariat PPK tersebut benar-benar diperhatikan, jangan lain yang diajukan lain pula yang di SK-kan, seperti pada pengusulan sekretariat di Pilkada serentak 2018.

” saya berharap agar yang kami usulkan itu yang di SK-kan oleh Bapak Bupati Jeneponto” Ujar Hasanuddin Tawang, ketua PPK Rumbia.

Rapat Koordinasi ini dihadiri komisioner KPU, semua ketua dan anggota PPK se-Kabupaten Jeneponto, serta Staf KPU.

Penulis: Agus
Editor: Aswin