Ketua LPPA-RI Minta Kejagung-RI Evaluasi Kinerja Kejari Jeneponto

LINGKARTURATEA.COM, JENEPONTO, –
Ketua Lembaga Pengawasan Pengguna Anggaran Republik Indonesia (LPPA-RI) menyoroti kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, SulSel. Pasalnya, ada beberapa kasus dugaan korupsi yang ditangani namun sampai hari ini tidak mendapat respon positif dari pihak Kejaksaan Negeri Jeneponto. Seperti kasus dugaan korupsi pengadaan makan-minum dan pengadaan alkes serta sarana/prasarana RSUD Lanto Dg Pasewang kabupaten Jeneponto. Kasus ini kami sudah laporkan sejak januari 2017 tapi sampai sekarang tidak jelas penanganannya. Demikian diungkapkan Ketua LPPA-RI, Syamsuddin Nompo kepada lingkarturatea.com, di Warkop Liwang, Senin,(15/12/17).

Lanjut Samsuddin Nompo, menegaskan bahwa kasus biaya makan-minum itu, sudah ada temuan BPK namun penyelidikan kasus ini jalan di tempat. Sedangkan kasus pengadaan alkes dan sarana/prasarana RSUD Lanto Dg Pasewang itu sampai sekarang proses pemanggilan/penyelidikan tidak dilakukan Kejari Jeneponto. Padahal kami sudah berikan data investigasi/interview dan dokumen pengadaan alkes/sarana-prasarana. ” tegasnya.

Seperti diketahui bahwa dana pengadaan alkes dan sarana/prasarana yang dikelola Misbahuddin Gappa(PPK) Dinas Kesehatan sebesar 9,7 Milyar oleh PT.Lazonna Utama Cengkareng Jakarta. Anehnya lagi, kegiatan pengadaan alkes ini untuk RSUD Lanto Dg Pasewang namun dikelola oleh Dinas Kesehatan, hal ini juga yang mengundang sejuta tanya. Untuk itu, kami minta pihak Kejagung Republik Indonesia dan Kejati Sulawesi Selatan dalam hal ini Jaksa Muda Pengawasan (Jamwas) agar mengevaluasi kinerja Kejari Jeneponto, SulSel. ” kunci Samsuddin Nompo.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto saat berusaha di konfirmasi sedang tidak ada di tempat, bapak lagi ke Makassar. “ujar salah seorang stafnya.

( AWAL )