DPR Makin Mesra dengan Pemerintah, Kemana Seharusnya Rakyat Berharap?

- Pewarta

Jumat, 9 September 2022 - 14:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden Jokowi bersama Ibu Iriana. (Instagram.com/@puanmaharani)

Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden Jokowi bersama Ibu Iriana. (Instagram.com/@puanmaharani)

LINGKAR NEWS – Jika melihat situasi saat ini kita dapat melihat keputusasaan publik terhadap kondisi yang tengah terjadi. Semua serba susah, harga-harga serba naik.

Media-media dipenuhi oleh berita buruk, korupsi, kriminal, APBN jebol, harga-harga naik, aksi Sambo yang ga habis-habis dibicarakan dan lain-lain.

Pengelola negara seolah-olah bekerja keras, gagah di awal, tapi hasilnya zonk.

Karena salah orientasi, salah tata kelola, dan keberpihakkan bukan kepada rakyat.

Penegakkan hukum makin buruk, ekonomi makin terpuruk, kekayaan alam dinikmati asing dan segelintir oligarki. Adakah yang tersisa?

Memang aneh posisi DPR saat ini apakah benar-benar mewakili rakyat menjadi pertanyaan publik. Bagaimana tidak, banyak

Undang-Undang yang dibuat tidak melibatkan publik sebagaimana mestinya dan UU tersebut malah ditentang mayoritas publik.

Banyak kebijakan-kebijakan presiden yang ditolak rakyat tapi DPR seolah-olah menjadi bumper pemerintah.

Bukan yang memperjuangkan aspirasi rakyat tersebut, seperti halnya kenaikan BBM ini.

Saat rakyat resah dan protes, DPR malah merayakan ulang tahun sang ketua.

Bagaimana mungkin publik bisa menaruh harapan ke institusi ini jika tidak sinkron dengan aspirasi publik.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Tidak heran jika saat ini publik menilai bahwa sebagian besar DPR saat ini bekerja bukan untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan para oligarki.

Sebut saja UU Minerba, UU IKN, UU Omnibus Law dan lain-lain yang serba kilat tanpa melibatkan aspirasi publik secara luas.

Publik yang sudah putus harapan dengan DPR akhirnya menggunakan petisi online dan surat terbuka sebagai pilihan terakhir agar aspirasinya bisa di dengar.

Itupun bagaikan anjing menggonggong kapilah berlalu. Narasi sebagus dan sekuat apapun karena ada kepentingan lain dari pemerintah menjadikan protes publik ini dianggap angin lalu.

Jika kondisinya seperti ini negara sudah menyianyiakan triliunan anggaran untuk pemilihan umum karena orang-orang terpilih tidak bekerja untuk rakyat, tapi hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja.

Apakah gegap gempit pemilu yang akan datang menghasilkan hal yang zonk lagi?

Itu pertanyaan publik yang hanya bisa dijawab oleh orang-orang terpilih nanti.

Opini: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***

Berita Terkait

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Tanggapi Terkait Soal Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih
Rencana Pertemuan Prabowo Subianto – Megawati Soekarnoputri, Sufmi Dasco Ahmad Jadi Tokoh Kunci di Baliknya
DPP PDI Perjuangan Beri Penjelasan Terkait ‘Larangan Retret oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri
Soal Tudingan Intervensi Kekuasaan Kehakiman oleh Presiden Prabowo Subianto, Ini Tanggapan Menteri Hukum
PAN Dipastikan Beri Dukungan Soal Partai Gerindra Calonkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2029
Ada Pihak-pihak yang Berupaya untuk Memisahkan Dirinya dengan Jokowi, Begini Sikap Prabowo Subianto
Mensesneg Prasetyo Hadi Ucapkan Selamat HUT ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri
Respons Titiek Soeharto Soal Kemungkinan Sikap Politik PDIP Bergabung ke Pemerintahan Prabowo

Berita Terkait

Sabtu, 19 April 2025 - 06:36 WIB

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Tanggapi Terkait Soal Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih

Rabu, 9 April 2025 - 08:58 WIB

Rencana Pertemuan Prabowo Subianto – Megawati Soekarnoputri, Sufmi Dasco Ahmad Jadi Tokoh Kunci di Baliknya

Rabu, 26 Februari 2025 - 08:41 WIB

DPP PDI Perjuangan Beri Penjelasan Terkait ‘Larangan Retret oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri

Senin, 24 Februari 2025 - 08:57 WIB

Soal Tudingan Intervensi Kekuasaan Kehakiman oleh Presiden Prabowo Subianto, Ini Tanggapan Menteri Hukum

Sabtu, 15 Februari 2025 - 09:21 WIB

PAN Dipastikan Beri Dukungan Soal Partai Gerindra Calonkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2029

Berita Terbaru