Biaya Perjalanan Dinas Tak Terbayar, Legislator Minta SPJnya dikembalikan

[caption id="attachment_2200" align="aligncenter" width="768"] Syamsul Tanro, SH anggota komisi I DPRD Jeneponto yang meminta PPK,PPTK dan Bendahara Sekwan mengembalikan berkas SPJ perjalanan dinasnya[/caption] LINGKATURATEA.COM, JENEPONTO,- Kisruh pembayaran biaya perjalanan dinas para anggota DPRD Jeneponto kini terus berlanjut dengan permintaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas oleh anggota dewan. Anggota Komisi I DPRD Jeneponto, Syamsul Tanro,SH, kepada lingkarturatea.com saat dikonfirmasi di ruang kerjanya menyayangkan pihak sekretariat dewan yang sampai sekarang tidak mengembalikan SPJ perjalanan dinas yang kami minta. Bukan hanya itu, kami juga minta SPJ perjalanan dinas akhir tahun 2017 yang lalu. Buat apa SPJ kami disimpan di Sekretariat dewan jika tidak dibayar. "saya minta SPJ perjalanan dinas untuk bulan April hingga Juni dikembalikan. Bukan hanya itu, saya juga minta SPJ perjalanan dinas akhir tahun 2017 lalu dikembalikan. Untuk apa disimpan di Sekretariat dewan kalau tidak dibayar. Tapi sampaikan sekarang, PPTK dan Bendahara belum mengembalikan SPJ yang saya minta,"tegas Syamsul Lanjut Syamsul, sejak akhir tahun 2017 ada biaya perjalanan dinas anggota dewan yang tidak terbayar kurang lebih 1,6 milyar rupiah. Kini terulang kembali yakni 3 bulan tidak dibayar. Alasannya karena melibihi Anggaran Kas Daerah(AKD). "iya, anggaran biaya perjalanan dinas akhir tahun 2017 lalu juga tidak terbayar. Ini juga SPJ nya belum dikembalikan, padahal saya sudah berulang kali memintanya," tutur Syamsul Tanro. [caption id="attachment_2201" align="aligncenter" width="4608"] Hasanuddin(Bendahara pengeluaran),Mansyur(PPTK Perjalanan dinas)[/caption] Sementara PPTK kegiatan perjalanan dinas Sekwan, Mansyur mengatakan bahwa SPJ perjalanan dinas lengkap karena semuanya sudah dilaksanakan. Namun kendalanya pada proses penganggaran, karena di PPKAD itu by aplikasi. Ketika over dari AKD maka akan terkendala pada SPJ karena akan dimasukkan pada aplikasi di PPKAD. Kami akan membayarkan semua biaya perjalanan dinas sampai AKD terpenuhi. Terkait pencairan itu domainnya PPK(pejabat penatausahaan keuangan) yang berkoordinasi dengan PPKAD. "semua SPJnya lengkap, namun terkendala pada proses penganggaran di PPKAD yang menggunakan by aplikasi. Terkait pencairan SPJ perjalanan dinas, ini domainnya PPK yang akan berkoordinasi dengan PPKAD. Penulis: Aswin Editor: Bang Ali

Syamsul Tanro, SH anggota komisi I DPRD Jeneponto yang meminta PPK,PPTK dan Bendahara Sekwan mengembalikan berkas SPJ perjalanan dinasnya

LINGKATURATEA.COM, JENEPONTO,- Kisruh pembayaran biaya perjalanan dinas para anggota DPRD Jeneponto kini terus berlanjut dengan permintaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas oleh anggota dewan.

Anggota Komisi I DPRD Jeneponto, Syamsul Tanro,SH, kepada lingkarturatea.com saat dikonfirmasi di ruang kerjanya menyayangkan pihak sekretariat dewan yang sampai sekarang tidak mengembalikan SPJ perjalanan dinas yang kami minta. Bukan hanya itu, kami juga minta SPJ perjalanan dinas akhir tahun 2017 yang lalu. Buat apa SPJ kami disimpan di Sekretariat dewan jika tidak dibayar.

“saya minta SPJ perjalanan dinas untuk bulan April hingga Juni dikembalikan. Bukan hanya itu, saya juga minta SPJ perjalanan dinas akhir tahun 2017 lalu dikembalikan. Untuk apa disimpan di Sekretariat dewan kalau tidak dibayar. Tapi sampaikan sekarang, PPTK dan Bendahara belum mengembalikan SPJ yang saya minta,”tegas Syamsul

Lanjut Syamsul, sejak akhir tahun 2017 ada biaya perjalanan dinas anggota dewan yang tidak terbayar kurang lebih 1,6 milyar rupiah. Kini terulang kembali yakni 3 bulan tidak dibayar. Alasannya karena melibihi Anggaran Kas Daerah(AKD).

“iya, anggaran biaya perjalanan dinas akhir tahun 2017 lalu juga tidak terbayar. Ini juga SPJ nya belum dikembalikan, padahal saya sudah berulang kali memintanya,” tutur Syamsul Tanro.

Hasanuddin(Bendahara pengeluaran),Mansyur(PPTK Perjalanan dinas)

Sementara PPTK kegiatan perjalanan dinas Sekwan, Mansyur mengatakan bahwa SPJ perjalanan dinas lengkap karena semuanya sudah dilaksanakan. Namun kendalanya pada proses penganggaran, karena di PPKAD itu by aplikasi. Ketika over dari AKD maka akan terkendala pada SPJ karena akan dimasukkan pada aplikasi di PPKAD. Kami akan membayarkan semua biaya perjalanan dinas sampai AKD terpenuhi. Terkait pencairan itu domainnya PPK(pejabat penatausahaan keuangan) yang berkoordinasi dengan PPKAD.

“semua SPJnya lengkap, namun terkendala pada proses penganggaran di PPKAD yang menggunakan by aplikasi. Terkait pencairan SPJ perjalanan dinas, ini domainnya PPK yang akan berkoordinasi dengan PPKAD.

Penulis: Aswin
Editor: Bang Ali