Alasan Puan Maharani Terkait PDI Perjuangan Belum Deklarasi Usung Calon Presiden 2024

Avatar photo

- Pewarta

Minggu, 9 Oktober 2022 - 13:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden Jokowi bersama Ibu Iriana. (Instagram.com/@puanmaharani)

Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden Jokowi bersama Ibu Iriana. (Instagram.com/@puanmaharani)

LINGKARNEWS.COMKetua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani memberikan alasan kenapa PDIP belum melakukan deklarasi mengusung Calon Presiden 2024

“Bagi kami PDIP, proses demokrasi itu tentu saja setiap partai mempunyai timing (waktu) atau momentum tersendiri.”

“Untuk kemudian bisa mengumumkan atau memilih seseorang,” kata Puan kepada wartawan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Sabtu, 8 Oktober 2022.

Diketahui, sejumlah partai politik yang telah menentukan bakal capres ataupun cawapres yang akan diusung dalam Pilpres 2024 mendatang.

Di antaranya, Partai NasDem yang mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal capres.

Lalu, ada pula Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyatakan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Direktur Wahid Institut Yenny Wahid sebagai pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.

Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun akan segera mendeklarasikan capres dan cawapres yang akan diusung pada Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar.

“Dalam waktu dekat. Paling lama, akhir bulan,” kata Muhaimin di Gelanggang Olahraga Jakarta Timur, Jumat (7/10).

Lebih lanjut, Puan menilai setiap partai politik tentu saja memiliki mekanisme dan tata caranya masing-masing dalam menentukan capres dan cawapres.

Hal itu pun, tambah dia, merupakan bagian dari proses demokrasi.

Dengan demikian, menurut Puan, setiap partai politik berhak mengusung bakal capres dan cawapres, sebagaimana keputusan mekanisme dan tata cara partainya masing-masing.

“Jadi, ini salah satu proses demokrasi yang monggo-monggo (silakan) saja,” kata dia.***

Berita Terkait

Kontroversi Vonis Tom Lembong Perkuat Desakan Reformasi Peradilan Indonesia
RUU KUHAP Dibahas DPR, KPK Tak Pernah Dilibatkan Sejak Penyusunan DIM
Jokowi Tanggapi Usulan Pemakzulan Gibran Rakabuming, Tegaskan Pemilu Presiden-Wapres Satu Paket
Jokowi Tanggapi Usulan Pemakzulan Gibran Rakabuming, Tegaskan Pemilu Presiden-Wapres Satu Paket
Kepala PCO Hasan Nasbi Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Mungkin Terjadi, Tapi Masih Jadi Hak Prerogatif
Gibran – Megawati Bertemu di Hari Pancasila, Partai Golkar: Ini Sinyal Baik untuk Persatuan Nasional
Polemik Ketua Umum PPP Memanas, Romahurmuzy dan Yahidin Saling Serang Menjelang Muktamar Partai
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Tanggapi Terkait Soal Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih

Berita Terkait

Senin, 21 Juli 2025 - 14:19 WIB

Kontroversi Vonis Tom Lembong Perkuat Desakan Reformasi Peradilan Indonesia

Jumat, 18 Juli 2025 - 08:18 WIB

RUU KUHAP Dibahas DPR, KPK Tak Pernah Dilibatkan Sejak Penyusunan DIM

Senin, 9 Juni 2025 - 09:24 WIB

Jokowi Tanggapi Usulan Pemakzulan Gibran Rakabuming, Tegaskan Pemilu Presiden-Wapres Satu Paket

Sabtu, 7 Juni 2025 - 06:15 WIB

Jokowi Tanggapi Usulan Pemakzulan Gibran Rakabuming, Tegaskan Pemilu Presiden-Wapres Satu Paket

Kamis, 5 Juni 2025 - 11:51 WIB

Kepala PCO Hasan Nasbi Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Mungkin Terjadi, Tapi Masih Jadi Hak Prerogatif

Berita Terbaru