LINGKARNEWS.COM – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri untuk terus bekerja sama dengan TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) agar menyiagakan keamanan maksimal di Papua.

“Pertama, Polri saya minta terus lakukan kerja sama dengan TNI dan BIN untuk waspada dengan potensi kericuhan ini.”

“Siagakan keamanan maksimal karena apa pun yang terjadi di Papua sekarang sangat berpotensi untuk ditunggangi oleh pihak-pihak yang sedari dulu ingin merusak tatanan keamanan dan stabilitas di sana,” ujar Sahroni dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan situasi di Papua pada saat ini rentan menjadi semakin memanas karena adanya massa yang tidak puas dengan penangkapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terlihat memanfaatkan situasi itu.

Polri dan TNI pun pada saat ini tengah melakukan evakuasi terhadap masyarakat di beberapa wilayah yang dianggap sebagai daerah rawan konflik.

Sahroni menambahkan kegiatan operasi dari Polri, TNI, dan BIN dalam memaksimalkan keamanan di Papua itu harus dilakukan dengan terukur dan mematuhi standar operasional prosedur (SOP) agar operasi tersebut berjalan lancar serta memberikan hasil yang tepat.

“Saya mau Polri, TNI, dan BIN bertindak secara taktis dan tentunya terukur. Kita fokus pada hasil keamanan dan ketertiban wilayah,” ujar dia.

Sahroni lalu mengingatkan jangan sampai situasi yang memanas di Papua terus berlanjut, bahkan sampai mengancam keamanan masyarakat.

“Jadi, tetap patuhi SOP. Jangan sampai ada celah aparat Indonesia terjerat pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Hindari tindakan berlebih yang jelas tidak diperlukan,” ucap dia.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Lingkarnews.com, semoga bermanfaat.

Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.